Akademisi dari Enam kampus, Lontarkan Peringatan ke Jokowi

NUSANTARA1.ID – Gelombang gerakan akademisi di perguruan tinggi makin meluas. Mereka melayangkan kritik pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulai 31 Januari 2024, hingga 3 Februari pagi, sivitas akademika di enam kampus telah menyampaikan sikapnya. Gerakan itu dimulai oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 31 Januari 2024. Mereka pertanyakan pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebagai alumni UGM, sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa UGM, menilai Jokowi telah keluar dari koridor demokrasi. Pernyataan itu dirangkum dalam Petisi Bulaksumur.

“Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. ‘Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuan jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara,” kata Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro yang membacakan petisi.

Keesokan harinya, 1 Februari 2024, masih di Yogyakarta. Kampus Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan pernyataan serupa. Pernyataan sikap itu dinamai ‘Indonesia Darurat Kenegaraan’. Dipimpin langsung Rektor UII, Prof Fathul Wahid.

Fathul Wahid mengungkapkan, pernyataan sikap itu sebagai respon perkembangan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini. Ia mengungkapkan pemerintahan Jokowi tanpa rasa malu menunjukkan praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Kemudian pada 2 Februari 2024, sivitas akademika Universitas Mulawarman turut melakukan pernyataan sikap. Mereka tergabung dalam Koalisi Dosen Universitas Mulawarman.

Pada kenyataannya, mereka meminta Presiden Jokowi berhenti melakukan tindakan politik untuk kepentingan pribadi. Mereka mengatakan Jokowi adalah presiden Indonesia, bukan presiden keluarganya.

Di hari yang sama, sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) juga menyampaikan sikapnya.

Di UI, para guru besar mengenakan pakaian kehormatan mereka. Menegaskan kampus juga berfungsi untuk menjaga demokrasi, tidak hanya terkungkung di ruang kelas.

Sementara di Unhas, sivitas akademika tergabung dalam Forum Guru Besar dan Dosen. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi hari ini. Meminta Presiden Jokowi, bersama menteri, dan para politisi tetap berada di koridor demokrasi.

Gelombang protes itu, diprediksi bakal makin meluas. Di Universitas Padjajaran misalnya, menjadwalkan pernyataan sikap hari ini, Sabtu (3/2).

Pernyataan itu bertajuk ‘Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Beretika, dan Bermartabat’.

Masjid tersebut dirobohkan secara ilegal oleh massa sayap kanan pada 1992 dan sebuah kuil Hindu kemudian dibangun di sana. Keberhasilan kampanye pembangunan kuil di Ayodhya dipandang memperkuat klaim umat Hindu bahwa semakin banyak masjid di seluruh India yang dibongkar untuk dijadikan kuil Hindu, dengan Gyanvapi sebagai salah satu kasus yang paling menonjol.

Pengacara komite Masjid Gyanvapi, Akhlaque Ahmed mengatakan bahwa perintah pengadilan pada Rabu (31/1) dilawan di pengadilan tinggi. Namun, ia tidak optimis dengan hasilnya.

“Pemerintah adalah milik mereka. Seluruh sistem adalah milik mereka. Kami tidak punya kekuatan apa pun,” kata Ahmed. (*)