NUSANTARA1.ID – Keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat kecil terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Melalui program UMKM bidang transportasi bertajuk Selamat Transportasi (ST), Bupati Gorontalo Sofyan Puhi mengalokasikan anggaran Rp1 miliar untuk membantu biaya operasional pengemudi becak motor (bentor) dan ojek di daerah itu.
Program tersebut diwujudkan melalui penyaluran voucher bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 25 liter atau senilai Rp250.000 kepada setiap pengemudi yang memenuhi persyaratan administrasi.
Penyerahan voucher untuk wilayah Kecamatan Tibawa, Pulubala, dan Dungaliyo dipusatkan di Gedung Sanggar Seni Budaya Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Rabu 11 November 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Sofyan Puhi bersama jajaran pemerintah daerah, para camat, kepala desa, serta para penerima manfaat.
Sofyan Puhi dalam sambutannya, menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Menurutnya, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan salah satu penghubung utama kegiatan ekonomi masyarakat. Keberadaan pengemudi bentor dan ojek turut menunjang akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga pelayanan publik.
“Transportasi ini penghubung ekonomi. Jantungnya ekonomi itu transportasi. Karena itu, sektor ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah,” tegas Sofyan Puhi.
Ia menjelaskan, pada 2026 Pemkab Gorontalo mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar untuk mendukung pengembangan UMKM. Dari jumlah tersebut, Rp1 miliar secara khusus diarahkan bagi pelaku UMKM sektor transportasi yang tersebar di 19 kecamatan.
Sofyan menambahkan, penyaluran bantuan dilakukan melalui proses pendataan dan verifikasi agar benar-benar diterima oleh pengemudi yang memenuhi kriteria. Salah satu persyaratan utama adalah kelengkapan administrasi kendaraan, termasuk STNK dan kewajiban pembayaran pajak.
Persyaratan tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian dari upaya pemerintah memastikan aspek legalitas, keamanan, dan perlindungan bagi pengemudi maupun penumpang.
“Kami ingin bantuan ini tepat sasaran. Kelengkapan administrasi kendaraan penting untuk keamanan pengemudi dan kenyamanan penumpang. Jangan sampai ketika terjadi kecelakaan, perlindungan asuransi justru terkendala karena administrasi kendaraan tidak lengkap,” ujarnya. (*)
