Titip Sejumlah Catatan, Seluruh Fraksi Terima Ranperda APBD 2027

NUSANTARA1.ID – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Meski begitu ada beberapa catatan yang diberikan fraksi dalam pandangan yang dibacakan pada Rapat Paripurna ke-106 Pembicaraan Tingkat I Ranperda APBD 2027, Senin 14 September 2026. 

Fraksi Golkar menegaskan APBD 2027 harus berdampak langsung bagi rakyat. Fraksi Golkar meminta anggaran lebih banyak untuk sektor pertanian, infrastruktur dasar, pendidikan, dan kesehatan, serta mengurangi belanja seremonial.

Fraksi Golkar mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Gorontalo, namun mengingatkan agar pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada pertambangan dan industri pengolahan.

Untuk sektor pertanian dinilai perlu memperoleh alokasi anggaran yang lebih proporsional karena menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. Fraksi Golkar juga mendorong optimalisasi PAD melalui digitalisasi pajak, penguatan BUMD serta penggalian sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Dari sisi belanja, Fraksi Golkar meminta anggaran lebih diarahkan pada belanja produktif dan padat karya, dengan infrastruktur dasar, pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas.

Belanja operasional dan kegiatan seremonial juga perlu diefisienkan. Bantuan sosial juga diharapkan lebih diarahkan pada pemberdayaan ekonomi produktif. Untuk itu Fraksi Golkar menekankan pentingnya prinsip money follows program, sehingga setiap anggaran harus memiliki outcome yang jelas dan terukur.

Sementara itu, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan perhatian terhadap sejumlah program strategis, termasuk penyelesaian pembangunan RS Hasri Ainun Habibie.

Fraksi PPP mendorong pemerintah mencari sumber pendanaan untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut yang masih membutuhkan sekitar Rp80 miliar. Rumah sakit itu juga didorong menjadi pusat layanan kanker, RSPP Hospital Based dan segera naik menjadi rumah sakit Tipe B.

Dalam penguatan PAD, Fraksi Amanat Bangsa mendorong digitalisasi penerimaan, optimalisasi aset daerah dan penguatan BUMD tanpa membebani masyarakat dan dunia usaha.

Fraksi juga menekankan bahwa keberhasilan OPD tidak semata diukur dari kemampuan menghabiskan anggaran, tetapi dari dampak kepada masyarakat, capaian pembangunan, efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Terkait pertambangan, Fraksi Amanat Bangsa mencatat pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mencapai 59,96 persen pada Triwulan II 2026. Pengelolaan sumber daya alam diminta tetap memperhatikan keberlanjutan, manfaat bagi masyarakat lokal, perlindungan lingkungan dan keterlibatan tenaga kerja daerah.

Untuk masalah kemiskinan dan pengangguran, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 sebesar 3,17 persen, naik 0,05 poin. Karena itu, diperlukan sinkronisasi anggaran lintas-OPD serta pencegahan duplikasi program dalam penanganan stunting dan kemiskinan.

Pada sektor infrastruktur dan konektivitas, Fraksi mendorong percepatan pembangunan Bendungan Bulango Ulu, pengembangan Bandara Djalaluddin serta penyelesaian taxiway guna mendukung target Gorontalo sebagai terminal embarkasi haji dan umrah pada 2027.

Sebelumnya, Gubernur Gorontalo  dalam penyampaian nota keuangan APBD 2027 menjelaskan proyeksi pendapatan Rp1,2 triliun, terdiri dari PAD sekitar Rp477 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp797 miliar, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari sisi belanja, diproyeksikan belanja operasi Rp1,76 triliun, belanja transfer Rp152 miliar, belanja modal Rp27 miliar, dan belanja tidak terduga Rp5 miliar. 

Untuk pembiayaan, penerimaan Rp11 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp21 miliar untuk penyertaan modal di Bank SulutGo dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo. Gubernur juga menyoroti tantangan fiskal akibat tren penurunan dana transfer pusat. APBD induk tercatat Rp1,9 triliun pada 2024, turun jadi Rp1,8 triliun di 2025, dan sekitar Rp1,6 triliun di 2026.

Di tengah keterbatasan itu, target pembangunan tetap ditetapkan meliputi pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan IPM, serta pemerataan pendapatan. 

Program strategis 2027 meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendidikan, modernisasi SMK, pengadaan 10.000 dosis benih ternak unggul, pengembangan permukiman baru, hilirisasi peternakan dan perikanan, pembangunan SPAM Regional dari Waduk Bulango Ulu, bantuan 6.667 unit bedah rumah, pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango, pembangunan SMA Garuda, dan percepatan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). (*)