Gorontalo Jadi Basis Edukasi HAM, Natalius Pigai Paparkan Program Nasional

NUSANTARA1.ID – Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan pentingnya pembangunan kesadaran hak asasi manusia (HAM) sebagai fondasi peradaban bangsa. 

Hal ini disampaikannya usai memberikan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo, Rabu 1 April 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri mahasiswa dan pelajar dengan jumlah hampir 5.000 peserta yang memadati auditorium dan area sekitar kampus.

Dalam kesempatan itu, Pigai menyebut pendidikan kesadaran HAM merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam membangun peradaban yang berkeadilan di masa depan.

“Pendidikan kesadaran masyarakat ini penting, karena menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam pembangunan peradaban di Republik Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penguatan kesadaran HAM sejalan dengan cita-cita nasional dalam mewujudkan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah, kata dia, melalui Kementerian HAM mendapat mandat langsung dari Presiden untuk membangun peradaban berbasis HAM di Indonesia.

Menurut Pigai, jika kesadaran HAM telah tertanam di masyarakat, maka akan tercipta keseimbangan antara aktor negara dan masyarakat sebagai pemegang hak, sehingga keadilan substantif dapat terwujud.

“Kalau kesadaran HAM terbangun, masyarakat bisa memperjuangkan haknya secara benar, dan negara hadir melalui regulasi untuk menghadirkan keadilan,” katanya.

Ia juga menekankan bahwa pembangunan kesadaran HAM merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, dunia akademik, tokoh masyarakat, serta komunitas literasi.

Dalam kesempatan itu, Pigai menyampaikan apresiasi kepada Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo atas kolaborasi dalam memperkuat edukasi HAM di daerah.

Lebih lanjut, ia memaparkan sejumlah program strategis Kementerian HAM ke depan, di antaranya pembangunan desa sadar HAM, sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, penilaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional HAM, hingga pengembangan bisnis berbasis HAM.

Pigai juga mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan HAM Nasional yang melibatkan pemerintah pusat hingga daerah.

Menanggapi implementasi HAM di kawasan Indonesia Timur, ia menilai pendekatan edukasi menjadi kunci untuk mengurangi konflik sosial.

“Kalau masyarakat paham HAM, setiap persoalan bisa diselesaikan dengan dialog dan jalur hukum, bukan kekerasan,” tegasnya.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran HAM di daerah, khususnya di Gorontalo yang dinilai memiliki potensi strategis sebagai gerbang Indonesia Timur di masa depan. (*)