Perampingan OPD Dikaji Matang, Pansus Soroti Dampak Layanan Publik

NUSANTARA1.ID – Pembahasan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Gorontalo mulai mengerucut pada aspek dampak kebijakan. Hal ini terungkap dalam rapat internal Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang berlangsung di ruang Dulohupa, Senin 30 Maret 2026.

Dipimpin Ketua Pansus Zulkifli Nangili, forum tersebut tidak hanya menampung usulan, tetapi juga menitikberatkan pada pemetaan konsekuensi dari rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), baik dari sisi kelembagaan, beban kerja, hingga efektivitas layanan publik.

Berbeda dari pembahasan awal, rapat kali ini lebih menyoroti potensi perubahan struktur yang dinilai harus selaras dengan kebutuhan daerah. Sejumlah anggota pansus menilai, penyederhanaan OPD perlu disertai kajian rasional agar tidak berdampak pada menurunnya kinerja birokrasi.

Zulkifli menyebut, pansus sengaja mengarahkan diskusi pada substansi agar tidak terjebak pada sekadar penggabungan atau pengurangan perangkat daerah.

“Yang kita lihat bukan hanya jumlah OPD, tapi bagaimana struktur itu bisa bekerja lebih efisien dan tetap maksimal dalam pelayanan,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh pandangan yang berkembang masih dalam tahap penyaringan dan belum menjadi keputusan. Setiap fraksi, kata dia, diberikan ruang untuk memperdalam usulan sebelum masuk pada pembahasan tingkat lanjut bersama eksekutif.

Pansus juga mulai menyusun skenario pembahasan lanjutan, termasuk kemungkinan menghadirkan pihak-pihak terkait guna memperkaya referensi sebelum penetapan akhir.

“Pembahasan ini tidak bisa terburu-buru. Kita ingin memastikan perubahan SOTK benar-benar berbasis kebutuhan dan berdampak positif,” tegasnya.

Rapat lanjutan dijadwalkan dalam waktu dekat dengan agenda yang lebih teknis, termasuk pembahasan format final serta sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah daerah. (*)