Bawa 12 Tuntutan, PMII Geruduk DPRD Provinsi Gorontalo 

NUSANTARA1.ID — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di halaman DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa, 14 Juli 2025.

Dalam aksi ini, para massa aksi mengantongi 12 poin tuntutan terkait persoalan tambang, sawit, hingga tata ruang yang dinilai merugikan masyarakat.

Aksi itu diterima langsung oleh Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Camaru, Ketua Pansus Sawit, Umar Karim, serta anggota DPRD lainnya seperti Muhammad Dzikyan dan Ghalieb Lahidjun.

Di tengah panas terik, massa juga sempat membakar ban sebagai simbol kekecewaan mereka terhadap kondisi yang tak kunjung selesai.

Ketua PC PMII Kota Gorontalo, Ahmad Kamaludin, dalam orasinya menegaskan bahwa DPRD Provinsi Gorontalo harus lebih serius dan berpihak kepada rakyat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang sudah bertahun-tahun dibiarkan.

“DPRD jangan hanya jadi penonton. Ini menyangkut ruang hidup rakyat. Jangan sampai rakyat terus jadi korban demi kepentingan korporasi,” tegas Ahmad, yang akrab disapa Kamal.

Berikut 12 tuntutan yang disampaikan massa aksi yakni menolak relokasi paksa warga Hulawa oleh korporasi tambang tanpa persetujuan dan jaminan keadilan sosial. Menolak penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pohuwato yang mengancam kedaulatan ruang hidup rakyat.

Mendesak Pansus Pertambangan untuk mengaudit dan mengevaluasi KUD Dharma Tani. Meminta penyelesaian tali asih dan akses jalan penambang lokal yang belum tuntas.

Mendamaikan koperasi yang bergerak di bidang pertambangan di Pohuwato. Mendesak transparansi PT. LIL yang diduga bermasalah dalam pengelolaannya. Mengaudit dan mengevaluasi transparansi anggaran pada Koperasi BSP (Bukit Sawit Popayato) dan GSM (Gerbang Sawit Mandiri).

Mengusut persoalan plasma dan CSR oleh PT. BTL dan PT. IGL. Menolak perluasan wilayah eksplorasi dan operasi PT. PETS dan PT. LIL karena berpotensi menambah krisis ekologis dan sosial.

Meminta transparansi penuh dari Pansus Pertambangan terkait proses pengambilan keputusan dan rekomendasi yang dikeluarkan. Mendesak percepatan penyusunan draf RTRW Provinsi Gorontalo yang berpihak pada rakyat, bukan korporasi. Menagih janji DPRD terkait penyerapan dan pelatihan tenaga kerja lokal di perusahaan tambang.

Kamal berharap agar pihak DPRD bisa menindaklanjuti semua persoalan ini dengan serius, terkhusus bagi Pansus yang fokus terkait masalah ini.

“Masalah ini sudah lama. Jangan sampai hanya jadi formalitas, kami akan kawal sampai tuntas,” tambahnya.

Kemudian, menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Pansus Sawit, Umar Karim, dan Ketua Pansus Pertambangan, Meyke Camaru, menyatakan bahwa pihaknya akan membawa semua aspirasi itu untuk dibahas lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan pihak terkait.

“Kami akan tindak lanjuti semua aspirasi ini dalam rapat lanjutan dengan mitra-mitra terkait. Terima kasih kepada mahasiswa sudah mengingatkan kami,” kata Meyke.

“Jadi kami harapkan kehadiran dari PMII yang mengawal kasus ini, dan masyarakat agar bisa hadir dalam proses pembahasan dalam Pansus,” sambung Umar. (*)