Nusantara1.id, GORONTALO – Dari tujuh pemerintahan di Provinsi Gorontalo terdapat satu daerah yang realisasi keuangan dan fisiknya masih minim. Yaitu Kabupaten Gorontalo Utara, dimana realisasi keuangannya berada di angka 50,65 persen dan fisik hanya sebesar 56,96 persen.
Hal itu terungkap pada rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) realisasi keuangan dan fisik triwulan III yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Minimnya capaian fisik dan keuangan Kabupaten Gorut ini pun langsung mendapat perhatian dari Penjagub Gorontalo, Hamka Hendra Noer. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Gorut untuk segera menggenjot realisasi fisik dan keuangan.
“Tolong ini menjadi perhatian para bupati dan wali kota. Saya mohon betul serapan anggaran dipacu pada triwulan terakhir dan senantiasa melakukan pemantauan serta pengawasan secara berkala, baik disaat pelaksanaan maupun ketika mengakhiri program kegiatan,” kata Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer.
Pelaksanaan rakorev Triwulan III dihadiri oleh pemerintah kabupaten/kota, satuan kerja vertikal, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo. Kabupaten Boalemo dihadiri langsung oleh Penjabat Bupati, Hendriawan, yang didampingi Asisten II dan Kepala Bagian Pembangunan.
Pohuwato sebagai tuan rumah menghadirkan Wakil Bupati, Suharsi Igirisa, yang didampingi oleh Asisten II, seluruh pimpinan OPD, dan para camat. Dari Kota Gorontalo hadir Wakil Wali Kota, Ryan Kono, bersama Kepala Bagian Pembangunan bersama dua pejabat fungsional dan tiga orang staf.
Sementara untuk Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara diwakili oleh Asisten II dan Bagian Pembangunan. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango diwakili oleh Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Eksdak.
“Pemerintahan itu harus terintegrasi antara kabupaten/kota, begitu juga harus terintegrasi dengan provinsi karena kita bekerja untuk kepentingan rakyat. Jika totalitas sistem ini terbangun, maka saya yakin Gorontalo ke depan semakin maju,” tandas Hamka.(*)
