Kepulauan Sangihe Siapkan 150 Guru untuk Pendidikan Inklusi

NUSANTARA1.ID — Pendidikan inklusif di Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai diperkuat, dengan 150 guru PAUD untuk dilatih memahami kebutuhan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan mewujudkan sekolah yang ramah bagi semua.

Selama tiga hari, para guru mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang digelar Dinas Pendidikan Sangihe di Tahuna, mulai Senin, 7 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan, Julien Manangkalangi, menjelaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya soal guru yang siap, tetapi juga sarana belajar yang memadai.

“Kami sedang melakukan pendataan terhadap sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus dan kebutuhan fasilitas pendidikan lainnya,” ungkap Julien.

Ia mengungkapkan, narasumber pada pelatihan ini berasal dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) dan Universitas Negeri Manado (UNIMA).

Menurut Julien, yang paling penting adalah memastikan guru benar-benar memahami cara mendampingi siswa dengan berbagai kebutuhan.

“Bimtek yang kita laksanakan ini dalam rangka menyediakan guru yang terlatih dan staf pendukung yang memiliki pemahaman tentang pendidikan inklusif, serta mampu memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh siswa,” katanya.

Sementara itu, Bupati Sangihe, Michael Thungari, yang meninjau kegiatan itu, menyoroti tantangan pendidikan di Sangihe.

Ia mengaku dalam kunjungan-kunjungannya ke sekolah, ia masih mendapati siswa yang belum lancar membaca, menulis, dan berhitung.

Dari pandangannya, hal ini telah menunjukkan betapa besarnya peran guru dalam sekolah selain hanya sekadar mengajar.

“Guru adalah garda terdepan, kunci keberhasilan ada pada perlakuan, bagaimana anak mau belajar dan mau diajar, sistem belajar yang adaptif dan kreatif serta berempati,” ucapnya.

Michael juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara guru, orang tua, dan masyarakat untuk memperbaiki mutu pendidikan Sangihe.

Kemudian, ia juga menyoroti soal pendidikan inklusi yang juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, yang harus disiapkan pemerintah daerah sesuai amanat regulasi.

“Yang pasti juga dari sisi anggaran diperlukan dan untuk itu, daerah harus dapat memenuhi sesuai dengan amanat regulasi,” tegasnya. (**)