Reses di Tenilo, Fadli Hasan Bahas Bantuan UMKM dan Infrastruktur

Reses Anggota DPRD Fadli Hasan di Kelurahan Tenilo. [foto:juna/nusantara1]
Reses Anggota DPRD Fadli Hasan di Kelurahan Tenilo. [foto:juna/nusantara1]

NUSANTARA1.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Gorontalo A, Fadli Hasan, menggelar kegiatan reses masa persidangan ketiga 2024–2025 di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto, pada Selasa 24 Juni 2025. 

Dalam pertemuan tersebut, Fadli Hasan menyampaikan sejumlah program bantuan pemerintah provinsi sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Salah satu fokus utama dalam agenda reses tersebut adalah pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Fadli mengungkapkan bahwa pada tahun ini ia telah mengusulkan 500 penerima bantuan UMKM dalam bentuk bahan usaha. Proses verifikasi dan survei telah dilakukan, meski terdapat beberapa perubahan karena kendala teknis.

Bacaan Lainnya

“Walaupun usaha dijalankan secara perorangan, sekarang tetap bisa mendapatkan NIB. Ini penting untuk mempermudah akses bantuan dan pendampingan usaha,” jelas Fadli Hasan.

Ia mendorong pelaku UMKM yang selama ini hanya memiliki SKU (Surat Keterangan Usaha) untuk segera mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas formal.

Fadli Hasan juga menyebutkan bahwa masih tersedia kuota lima penerima khusus untuk warga Kelurahan Tenilo yang siap mengurus persyaratan bantuan UMKM.

Sementara itu, 40 UMKM lainnya yang berasal dari kelurahan tenilo sejumlah 20 umkm, kelurahan huidu dan pone masing-masing mendapatkan 10 UMKM, yang akan diusulkan kembali pada masa mendatang.

Lebih lanjut, Fadli Hasan menyampaikan bahwa akan ada gelombang kedua penyaluran bantuan UMKM setelah pembahasan APBD Perubahan 2025. Ia mengajak masyarakat untuk menyiapkan data yang valid agar dapat mengikuti program bantuan secara tepat sasaran.

Kegiatan reses diakhiri dengan sesi tanya jawab terbuka bersama warga. Dalam kesempatan tersebut, Fadli Hasan menegaskan bahwa kehadiran pemerintah bukan semata-mata menjalankan program, tetapi harus benar-benar hadir untuk melayani dan memahami kebutuhan rakyat secara langsung.

“Kami hadir untuk memastikan masyarakat merasakan manfaat program, bukan hanya sekadar mencatat aspirasi, tetapi juga menindaklanjuti dengan kerja nyata,” pungkasnya. (**)

Pos terkait