Nusantara1.id, GORONTALO – Menyikapi banyaknya permasalahan proyek di daerah yang hingga sekarang tidak kunjung habis. Apalagi saat ini memasuki pertengahan tahun anggaran, sehingga pemerintah daerah diharapkan dapat merevitalisasi sistem pengawasan yang selama ini dinilai masih minim.
Anggota komisi lll Hamka Pakaja menjelaskan, revitalisasi pengawasan yang dimaksud adalah bagaimana kemudian Pemerintah Daerah mampu meningkatkan pengawasan yang tidak hanya pada saat tender dan awal pekerjaan, tetapi proses pengawasan ini harus sampai pada tahap finalisasi.
Hal ini dilakukan agar meminimalisir banyaknya pekerjaan proyek yang sering terbengkalai, bahkan tak jarang yang putus kontrak.
“Sehingga memberikan efek besar bagi daerah, karena anggaran yang dikucurkan untuk satu paket proyek tidak dapat terlaksana dengan baik,” ungkap Hamka.
Lanjut dikatakan aleg dua periode ini, selain itu permasalahan kualitas bangunan yang seringkali membuat kita kecewa. Misalnya, bangunan fisik yang baru saja diselesaikan, sudah mulai rusak 1 tahun kemudian. Ini membuktikan kualitas yang tidak baik.
“Sehingganya saya berharap, kedepan pemerintah mampu menciptakan standar kualitas bangunan, agar setiap ada pekerjaan proyek seperti itu akan mengikuti standar kualitas tersebut, maka tidak akan ada lagi pekerjaan yang terkesan asal-asalan, yang selama ini selalu lari dari konteks ketentuan awal,” tandas ketua Fraksi PAN ini. (*)