Perjuangkan WPR, Rusli Habibie Gagas Pertemuan Penambang dengan Pemerintah Pusat

NUSANTARA1.ID – Saat ini di Gorontalo, tengah beredar isu jika akan terjadi demo besar-besaran terkait dengan pertambangan. Guna mengatasi polemik itu, Anggota DPR RI, Rusli Habibie menyarankan kepada pemerintah untuk menemui pemerintah pusat. 

Hal ini terungkap saat open house dalam rangka Idulfitri 1447 hijriah, Ahad 22 Maret 2026 di Rumah Dinas Wakil Gubernur, Idah Syahidah.

Selain Rusli Habibie, hadir juga saat itu, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto, dan seluruh bupati.

“Saat itu, muncul pembicaraan jika akan terjadi demi terkait tambang di Gorontalo. Isu yang berkembang bahwa demo tersebut terkait dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Provinsi Gorontalo,” kata Thomas Mopili.

Lanjut kata Thomas Mopili, sebagai tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai gubernur Gorontalo selama dua periode, Rusli Habibie menyarankan kepada pemerintah dalam hal ini, eksekutif dan legislatif untuk komunikasikan dengan pemerintah pusat.

“Alasan yang pak Rusli Habibie utarakan saat itu, WPR merupakan wewenang pemerintah pusat. Makanya, perlu ada pertemuan antara penambang dengan pemerintah pusat,” kata Thomas Mopili.

Masih pada kesempatan yang sama, Thomas Mopili menambahkan bahwa gagasan pertemuan itu nantinya diwakili oleh penambang dari lima daerah yakni Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo dan Gorontalo Utara.

“Jika sudah di Jakarta maka penambang akan dipertemukan dengan Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lingkungan Hidup, dan Investasi. Selanjutnya, pak Rusli Habibie juga akan memfasilitasi pertemuan antara penambang dengan Kementerian ESDM,” jelas Thomas Mopili.

Lalu bagaimana sikap DPRD terkait gagasan Rusli Habibie itu? Thomas Mopili yang ditemui di kediamannya mengaku sangat mengapresiasi. Menurutnya, ini merupakan gagasan yang perlu disikapi lebih lanjut.

“Sangat mengapresiasi dan perlu direspon. Apalagi pak Rusli Habibie meminta hal ini direspon lebih cepat. Informasi yang saya terima, pak Rusli Habibie akan kembali ke Jakarta pada 27 Maret 2026, dan saat itu beliau (Rusli Habibie) akan komunikasikan dengan rekan-rekannya di Komisi XII,” kunci Thomas Mopili. (*)