Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Bedah Progres OPD

NUSANTARA1.ID – Evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah menjadi fokus rapat kerja yang digelar DPRD Kabupaten Gorontalo melalui Komisi III, Senin 23 Februari 2026. Forum tersebut mempertemukan jajaran legislatif dengan sejumlah OPD teknis untuk membedah progres kegiatan tahun berjalan.

Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Irwan Dai, dengan menghadirkan perwakilan Bappeda, PUPR, BPBD, Perkim, Disporapar, Dishub, DLH, RSUD MM Dunda, Bagian Pembangunan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Berbeda dari rapat koordinasi biasa, pertemuan kali ini menitikberatkan pada pengujian kesesuaian antara rencana kerja dan realisasi di lapangan. Komisi III minta setiap instansi memaparkan perkembangan program, termasuk kendala yang dihadapi serta langkah antisipasi yang telah disiapkan.

Irwan Dai menegaskan, DPRD tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif.

“Kami ingin memastikan tidak ada program yang berjalan tanpa pengawasan. Setiap kegiatan harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Sorotan utama diarahkan pada sektor infrastruktur, lingkungan hidup, transportasi, dan pelayanan kesehatan yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Komisi III menilai sektor-sektor tersebut membutuhkan kontrol berkala agar target kinerja tidak meleset.

Selain aspek pengawasan, pembahasan juga menyentuh pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelaporan keuangan. DPRD minta OPD memperkuat koordinasi lintas sektor guna menghindari tumpang tindih program.

Di sisi legislasi, Komisi III menyatakan siap mendorong pembentukan regulasi yang relevan dengan dinamika pembangunan daerah. Langkah ini dimaksudkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya responsif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat.

Rapat kerja tersebut menandai komitmen DPRD untuk menjalankan fungsi kontrol secara aktif, sekaligus memastikan pembangunan di Kabupaten Gorontalo berlangsung transparan dan berpihak pada kepentingan publik. (*)