Pembentukan DOB Mencapai 337 Usulan, Terbagi Lima Kategori  

NUSANTARA1.ID – Penyataan mengejutkan datang dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto. Yakni, usulan pemekaran daerah yang diterima Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencapai 337 usulan.

Usulan tersebut terbagi lima kategori yakni 42 merupakan usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk provinsi. Kemudian 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa dan 5 pemekaran otonomi khusus.

“Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya,” ujar Bima ditemui seusai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).

Menurut Bima Arya diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium pemekaran daerah sebab menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan DOB.

“Hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak pihak,” ucapnya.

Bima menyampaikan bahwa diskusi tentang arah otonomi daerah ke depan menjadi salah satu pembahasan yang ikut dibicarakan dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI tersebut.

“Apakah tetap di provinsi, apa kota/kabupaten, dan bagaimana sistem pemilihannya, kami sampaikan bahwa kami memberikan ruang kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan sistem,” ucapnya.

Terkait banyaknya usulan tersebut dia menyampaikan Kemendagri menerima banyak sekali permintaan agar moratorium DOB dihentikan.

“Berapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya membuka keran DOB,” kata Bima saat rapat berlangsung.

Bila kebijakan moratorium dicabut, kata dia, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.

Sebab, lanjut dia, banyak DOB yang dapat dikatakan tidak memenuhi target lantaran pembiayaan dan ketergantungan pada pusat cukup besar.

“Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang,” katanya.

Padahal, saat ini pembiayaan program prioritas nasional tengah membutuhkan banyak anggaran. Misalnya, dalam mendukung kedaulatan pangan.

“Tentunya pembiayaan DOB itu juga harus dihitung sejauh mana bisa tetap mendukung kebijakan nasional tadi,” katanya.

Bima Arya menggarisbawahi bahwa sejumlah daerah memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya yang terlalu luas.

“Jadi beberapa daerah memerlukan kajian khusus yang panjang, tetapi beberapa daerah itu sudah ada kajiannya dan sudah matang dan tinggal diambil keputusan,” kata Bima Arya. (*)