NUSANTARA1.ID – Saat ini, telah bereda informasi jika Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Gorontalo untuk Desember 2024, tak terbayarkan.
Itu lantas memantik reaksi dari legislator Puncak Botu (julukan anggota DPRD Provinsi Gorontalo) ketika dihubungi nusantara1.id. Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menyampaikan rasa keprihatinannya atas tak kenyataan itu.
“Kami Fraksi Partai Golkar sangat sedih mendengarkan informasi tersebut. Pasalnya, efek yang timbul yakni para ASN akan terpukul,” kata Ghalieb Lahidjun.
Diakui oleh Ghalieb Lahidjun, bahwa pihaknya sudah membaca surat dari sekretariat daerah yang ditandatangani oleh Sekda Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim tentang penegasan hal tersebut. Lengkap dengan beberapa pertimbangannya.
Saat ini, menurut Ghalieb Lahidjun, banyak ASN dipenuhi dengan berbagai kebutuhan hidup yang bermacam-macam. Kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak kebutuhan dapur, operasional keluarga dan lain-lain, belum lagi jika mereka terikat pada hutang piutang.
“Sehingga TPP ini pasti menjadi salah satu andalan untuk mengurangi beban hidup mereka. Sejujurnya kami dari Fraksi Partai Golkar sangat sedih dengan situasi ini,” tambah Ghalieb Lahidjun.
Seperti apa sikap DPRD melihat hal ini? Ghalieb Lahidjun yang juga Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, menyampaikan bahwa InsyaAllah dalam waktu dekat ini akan meminta pimpinan DPRD secara bersama-sama membuka komunikasi dengan Pj. Gubernur guna mencarikan solusi dalam menyelesaikan masalah ini.
“Apalagi Pemprov Gorontalo, seingat kami, selama 10 tahun kepemimpinan pak Rusli Habibie memiliki pengalaman dalam mengurusi urusan ini. Buktinya, hal seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya dan juga kita sangat yakin pak Rudi Salahudin selaku Pj. Gubernur Gorontalo sebagai seorang birokrat senior pasti mengerti situasi batin para ASN, dan tidak akan tinggal diam dengan masalah ini,” kunci Ghalieb Lahidjun. (*)