Kementerian Lingkungan Hidup Diminta Jangan Hanya Urus Sampah di Jakarta 

NUSANTARA1.ID – Ada yang menarik dari rapat Komisi XII DPR RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Rabu (6/11) lalu. Yakni, dalam program 100 hari atau program strategis unggulan Kementerian Lingkungan Hidup, baru hanya berkutat pada penanganan sampah di Jakarta. 

Ini lantas memantik reaksi dari anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie, yang mana berharap Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendali Lingkungan Hidup (Kemen LH/BPLH) lebih konkrit dalam membuat program penanganan sampah untuk seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Rusli Habibie, penjelasan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada rapat kerja, masih fokus di Jakarta.

Sementara program dan kebijakan untuk wilayah lain, hanya seputar menggerakan 5.000 bank sampah se-Indonesia. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan  sampah 24 persen pada 2025 nanti. Serta penghentian importasi sampah plastik. 

“Saya tidak melihat program konkrit yang bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, khusus dalam penanganan sampah. Saya hanya melihat fokus penanganan sampah di Jakarta,” kata Rusli Habibie.

Mantan gubernur Gorontalo dua periode ini menambahkan, bila Kementerian Lingkungan Hidup akan membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bernilai ekonomi (Methane Capture, Potensi Carbon Credit, Composting, Material recovery, RDF Technology) di TPA Bantar Gebang Bekasi. Tentu harus diperhatikan, model yang sama bisa dibuatkan juga di provinsi lain. 

“Volume sampah tiap daerah memang berbeda jumlah timbunannya, tapi kalau tidak ditangani baik, maka timbunan sampah akan berbahaya bagi lingkungan,” tegas Rusli Habibie. 

Olehnya, Rusli Habibie meminta Kementerian Lingkungan Hidup agar dipersiapkan juga role model untuk daerah-daerah lain. 

“Khususnya di Provinsi Gorontalo yang sampai saat ini infonya volume sampah di Gorontalo mencapai 4.000 ton per hari,” ungkap Rusli Habibie.

Masih pada kesempatan yang sama, Rusli Habibie mengungkapkan jika saat ia menjabat gubernur, sangat konsen dalam penanganan sampah di Gorontalo. Bahkan sudah melakukan berbagai terobosan, dari membuat kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

Pembangunan TPA, seperti TPA Talumelito di Kecamatan Telaga. Pemilihan jenis sampah sebelum dikirim ke TPA, mengurangi pemakaian air minum kemasan plastik, menggerakkan bank sampah dan lainnya.

“Saya sangat setuju soal penghentian importasi sampah plastik. Tapi penjelasan ini belum konkrit dan lengkap menurut saya. Karena jika konkrit, saya akan mendorong juga untuk pelaksanaan programnya di Provinsi Gorontalo. Saya minta Menteri Lingkungan Hidup untuk kembali mempersiapkan penjelasan terkait ini, dalam rapat kerja berikutnya,” kuncinya. (*)