Politisi PDI Perjuangan Puji Aksi Mahasiswa Tapera

NUSANTARA1.ID – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Anton Abdulah, memberikan apresiasi terhadap aksi damai yang digelar puluhan mahasiswa dari Aliansi Tangisan Penderitaan Rakyat (Tapera) di depan Kantor DPRD, Senin (21/10).

Mahasiswa yang terlibat dalam aksi ini menuntut tindak lanjut kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Sumanti Maku, serta Direktur Bank Sulutgo (BSG) Cabang Limboto, Tomi Gobel.

Anton Abdulah yang menerima para mahasiswa menyatakan bahwa aksi tersebut adalah bentuk kontrol yang sangat diperlukan bagi lembaga DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pemerintah daerah.

Anton memuji sikap kritis para mahasiswa yang menurutnya penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintahan.

“Hari ini saya menerima aksi mahasiswa dari Aliansi Tapera. Bagi saya, ini adalah bentuk kontrol yang sehat kepada DPRD Kabupaten Gorontalo agar lebih giat lagi bekerja demi kepentingan rakyat,” ungkap Anton melalui akun media sosial pribadinya.

Anton menegaskan bahwa lembaga DPRD tidak boleh anti terhadap kritik, terutama jika kritik tersebut berhubungan dengan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa adalah elemen penting dalam memperkuat demokrasi.

“Kita tidak bisa bersikap anti terhadap kritik. Aksi mahasiswa ini adalah wujud demokrasi yang sehat. Sama seperti kami di DPRD, mereka juga menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat,” lanjut Anton, yang juga pernah aktif sebagai aktivis sebelum menjadi anggota legislatif.

Dalam orasi yang disampaikan mahasiswa, mereka menuntut kejelasan dari DPRD terkait langkah-langkah konkret yang diambil dalam menindaklanjuti dugaan gratifikasi yang melibatkan pejabat PMD dan BSG.

Mahasiswa berharap kasus ini tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas, karena dikhawatirkan akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. (**)