NUSANTARA1.ID – Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo mengingatkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Apalagi yang tidak berkembang secara ekonomi.
“Kalau pengurusnya tidak mampu mengelola, ya perlu dievaluasi. Jangan hanya karena oknum, ini akan menjadi penghambat pergerakan ekonomi di desa,” kata Ketua Komisi I, Syarifudin Bano.
Hal ini disampaikannya berangkat dari aspirasi masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di beberapa desa di Kabupaten Gorontalo yang dinilai tidak berkembang secara ekonomi.
“Makanya ada evaluasi yang perlu dilakukan per triwulan, per semester dan per tahun. Kalau kemudian ditemukan ada yang vakum atau tidak jalan sudah cukup lama, ya diaudit independen. Itu yang akan memberikan putusan apakah BUMDes ini sudah macet atau tidak,” terang Syarifudin.
Lanjut politisi Partai Demokrat itu, sehingga ketika BUMDes itu sudah macet dan tidak berkembang, maka permasalahan itu melekat pada pengurusnya.
“Karena BUMDes ini kepentingan orang banyak. Artinya, ketika BUMDes berkembang baik, pasti memberikan dampak secara ekonomi bagi desa,” jelasnya.
Audit independen perlu dilakukan kalau kemudian ada permasalahan secara pengelolaan terhadap BUMDes tersebut.
“Kenapa audit independen, itu menghindari hal-hal yang tak diinginkan, jangan sampai ada kesan jeruk makan jeruk dan di ruang regulasi itu ada audit independen,” tandasnya. (*)