Nusantara1.id, GORONTALO – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Gorontalo diminta untuk melakukan intervensi pada harga jagung yang ada di Gorontalo saat ini. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi l Syarifudin Bano, Kamis (18/8/2022).
Syarifudin mengaku, petani di Kabupaten Gorontalo mengeluhkan harga jagung di daerah mengalami penurunan harga. Akibatnya mayoritas petani merasa rugi, karena tidak mendapatkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan.
“Jagung sekarang mengalami penurunan harga. Untuk jagung basah saat ini berharga Rp 3.100 per kilogram, padahal sebelumnya Rp 4.000 per kilogram. Dan untuk harga jagung kering dari Rp 4.500 turun menjadi Rp 3.800,” ujar Syaripudin.
Syaripudin mengatakan, apa yang disampaikan tersebut adalah keluhan yang diterima dari para petani. Untuk itu, kata dia, pemerintah baik di tingkat daerah dan provinsi segera melakukan intervensi harga dilapangan.
“Ini adalah keluhan para petani. Kami meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera turun tangan, lakukan intervensi,” ketus Syaripudin. Menurut politisi Demokrat ini, intervensi pemerintah harus segera dilakukan untuk meringankan beban para petani. Sebab mayoritas penduduk di Kabupaten Gorontalo adalah petani.
“Ingat, 74 persen dari penduduk kita adalah petani. Untuk meminimalisir terjadinya permainan harga di tingkat bawah, maka pemerintah harus turun tangan biar petani bisa kembali sejahtera,” kata Syaripudin.
Ia mengungkapkan, selain mengalami penurunan harga jagung, petani mengaku kesulitan karena pupuk bersubsidi yang terbatas, termasuk harga pupuk non subsidi yang mengalami kenaikan harga atau mahal.
“Terlalu banyak masalah yang dihadapi para petani. Belum lagi kebutuhan biaya transportasi dan lain-lain, jelas sangat mengganggu produktivitas hasil pertanian,” terang Syaripudin.
Aleg tiga periode ini berharap, apa yang menjadi keluhan para petani bisa segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Tujuannya agar pemulihan ekonomi dari sektor pertanian bisa kembali normal seperti keinginan petani.
“Tugas kita adalah bagaimana petani di daerah sejahtera. Saya berharap pemerintah segera menindaklanjuti masalah ini,” harap Syaripudin. (*)