Jalankan Fungsi di Parlemen, Ghalieb: FPG Punya Cara yang Elegan 

Ketua FPG DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun. [foto:dok]
Ketua FPG DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun. [foto:dok]

NUSANTARA1.ID – Rapat Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar hari Senin 24 Agustus 2026, bertempat di Ruang Bapilu Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, rupanya cukup menarik perhatian publik, berbagai spekulasi kian bermunculan. 

Mulai dari dugaan retaknya hubungan Golkar dan Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail,  hingga anggapan kekecewaan Golkar karna Gusnar dianggap gagal mengurus partai koalisi pendukungnya.

Ketua FPG DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun, ketika dimintai tanggapan terkait hasil rapat dan berkembangnya berbagai isu miring tersebut menjelaskan bahwa memang benar FPG telah menggelar rapat.

Bacaan Lainnya

Namun, Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun mengatakan bahwa hingga hari ini dirinya maupun anggota FPG lainnya belum pernah merilis hasil rapat ke publik. Hasil rapat tersebut bersifat strategis dan masih harus dilaporkan dan dikonsultasikan ke Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie.

“Jadi, hingga hari ini sebenarnya situasi masih normal-normal saja. Belum ada hal yang berubah, sampai dengan adanya persetujuan DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo,” kata pria yang akrab disapa Ghalieb ini.

Ditanya terkait pemberitaan beberapa media yang menyerang kinerja gubernur yang mengatasnamakan Ketua FPG, dengan santai Ghalieb menjawab memang Golkar itu dari dulu selalu menarik untuk diolah menjadi berita.

“Jadi, silahkan tanya saja pada media yang memuatnya apakah pernyataan-pernyataan tersebut memang dari sumber yang resmi,” katanya.

Ketika ditanya mengenai materi dan hasil rapat, politisi Muda Partai Golkar ini menjelaskan bahwa rapat fraksi tersebut membahas beberapa topik antara lain, terkait evaluasi dan proyeksi posisi FPG dengan pemerintah daerah dan membahas pengisian sementara kekosongan FPG pada dua alat kelengkapan dewan (AKD) di deprov karena adanya proses hukum terhadap salah satu anggota FPG.

Masih menurut Ghalieb, FPG melakukan evaluasi dalam dua perspektif, pertama terkait bagaimana kinerja pemerintahan Gusnar Ismail dan Idah Syahidah Rusli Habibie sebagai gubernur dan wakil gubernur yang selama ini dikawal oleh Fraksi Partai Golkar dalam memastikan jalannya pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kedua, bagaimana dukungan terhadap pemerintah ini dapat memberikan efek elektoral terhadap Partai Golkar, mengingat Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie adalah bagian dari pemerintahan yakni sebagai wakil Gubernur Gorontalo.

Terakhir Ghalieb menjelaskan bahwa ditengah kesulitan rakyat saat ini, sebaiknya kita mencurahkan segenap perhatian, pikiran dan tenaga kepada rakyat. Jangan mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang dapat memecah belah publik.

“Sebagai catatan saja untuk urusan sikap politik, Fraksi Partai Golkar tidak akan sembrono karena kami punya cara sendiri yang elegan untuk menjalankan fungsinya di parlemen,” kuncinya. (*)

Pos terkait