NUSANTARA1.ID – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 dipastikan tidak hanya menjadi urusan formalitas.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo menekankan bahwa setiap rupiah dalam rancangan anggaran harus tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan langsung masyarakat.
Hal itu kembali ditegaskan dalam rapat kerja Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta sejumlah pimpinan OPD, Rabu, 20 Agustus 2025, yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan APBD.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran harus fokus pada sektor prioritas, bukan sekadar mengikuti prosedur.
“Perubahan APBD bukan sekadar prosedural. Kita ingin memastikan alokasi anggaran benar-benar tepat sasaran, terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat,” tegas Ridwan.
Ia juga mengingatkan agar perubahan APBD tetap sejalan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi penggunaan dana, sekaligus mendukung program prioritas gubernur.
“Meskipun hanya perubahan, efisiensi tetap jadi syarat utama. Anggaran OPD harus benar-benar menunjang program gubernur, seperti pengembangan UMKM, peningkatan kualitas SDM, dan sektor pariwisata,” ujarnya.
Diketahui, rapat ini menjadi tindak lanjut dari Paripurna Tingkat I DPRD Provinsi Gorontalo, di mana seluruh fraksi sebelumnya telah menyetujui Ranperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih detail dalam pembahasan Banggar. (*)

![016 RS Gatot Subroto Kunjungan DPRD Provinsi Gorontalo ke RSPAD Gatot Subroto, Jumat 24 Juli 2026. [foto:dok/humas]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/07/016-RS-Gatot-Subroto-200x112.jpg)
![015 Transmigrasi Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo dan Komisi III, saat bertemu dengan Wakil Menteri Transmigrasi, di ruang kerja. [foto:dok/humas]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/07/015-Transmigrasi-200x112.jpg)
![014 Komisi I GORR Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo didampingi Bidang Pertanahan PUPR, melakukan kunjungan ke lokasi GORR, di Desa Pilohayanga, Telaga, Kabupaten Gorontalo. [foto:dok/pendamping komisi]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/07/014-Komisi-I-GORR-200x112.jpg)
![013 Kementerian KP Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili (kiri) hadir pada penandatanganan kerjasama, di Kementerian KP, Rabu 22 Juli 2026. [foto:dok/humas]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/07/013-Kementerian-KP-200x112.jpg)



