Pantau SPBU, Rusli Habibie Minta Pertamina Menjaga Stok BBM

Anggota DPR RI, Rusli Habibie bersama Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah saat melakukan kunjungan kerja pengawasan di SPBU Sudirman. [foto:dok/nusantara1]
Anggota DPR RI, Rusli Habibie bersama Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah saat melakukan kunjungan kerja pengawasan di SPBU Sudirman. [foto:dok/nusantara1]

NUSANTARA1.ID – Anggota Komisi XII DPR RI, Rusli Habibie melakukan Kunjungan Kerja Pengawasan pada SPBU Sudirman, Selasa 10 Maret 2026. 

Pada kunjungan tersebut, Rusli Habibie diterima langsung oleh pihak Pertamina yang ada di lokasi. Rusli Habibie lantas meminta pihak Pertamina untuk dapat menjaga stok BBM selama Bulan Ramadan sampai pada Idulfitri agar selalu tersedia.

“Selain itu, menjaga stabilitas harga BBM untuk sektor UMKM dan transportasi menjelang mudik lebaran,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Langkah Rusli Habibie ini penting karena minyak dunia telah mengalami kenaikan harga mencapai kurang lebih 120 persen, akibat perang di Timur Tengah

“Pihak Pertamina harus bisa menjaga ritme pendistribusian BBM di Gorontalo, agar kuota BBM Gorontalo tetap aman,” kata Rusli Habibie.

Sebenarnya, pihak BPH Migas telah meningkatkan kuota solar bersubsidi, namun itu fokus pada sektor pertanian dan perikanan.

Usai mengunjungi SPBU Sudirman, Rusli Habibie yang saat itu didampingi Wakil Gubernur, Idah Syahidah mengajak pihak Pertamina ke Kantor PT PLN (persero) UPS Gorontalo untuk berdialog dan berbuka puasa.

Pada dialog tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili menyampaikan aspirasi masyarakat di Gorontalo Utara. Thomas Mopili meminta agar dibuka SPBU khusus nelayan, mengingat Gorontalo Utara merupakan daerah pesisir yang mana masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.

“Saya berharap dapat diberi izin untuk membuka SPBU nelayan. Pasalnya, SPBU cukup jauh dari pantai, itu pun harus mendapat izin dari instansi terkait agar dapat dilayani,” kata Thomas Mopili.

Menanggapi hal tersebut, pihak Pertamina berjanji akan membantu dalam pengurusan izin. Namun, perlu diaktifkan kembali agar kuota tidak bercampur dengan konsumen pengguna kendaraan umum. (*)

Pos terkait