Terkait APBD Perubahan, Fraksi Demokrat Tekankan Dua Hal 

NUSANTARA1.ID – Fraksi Demokrat menekankan dua hal pada pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2023. Keduanya yakni rasionalisasi terhadap pembayaran pinjaman pemerintah daerah dan memprioritaskan anggaran pada upaya ketahanan ekonomi.

Ini ditegaskan Ketua Fraksi Demokrat, Nasir S Potale yang mana menurutnya ada beberapa hal dalam Ranperda APBD Perubahan 2023 butuh perhatian serius. 

Menurutnya, yang perlu diseriusi yakni, pertama; rasionalisasi terhadap pembayaran pinjaman pemerintah daerah dari dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). Tujuannya,  agar terjadi stabilitas anggaran belanja, dapat direalisasikan sampai akhir tahun anggaran.

Kedua yakni, memprioritaskan anggaran pada upaya ketahanan ekonomi demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, sehat dan makmur. 

“Apalagi di tengah-tengah dampak perubahan iklim serta kondisi agro ekonomi masyarakat yang menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian,” ungkap Nasir. 

Ia mengatakan, Fraksi Demokrat memandang, upaya pencapaian ketahanan ekonomi manusia tangguh dan produktif adalah orientasi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tujuannya, dalam mengatasi menurunnya pertumbuhan ekonomi. Melalui dukungan pergeseran APBD induk yang telah disusun bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

“Olehnya dalam pengelolaan APBD Perubahan ini sudah selayaknya pemerintah daerah merumuskan, mengevaluasi, menginventarisir serta rasionalisasi anggaran. Serta mencermati piutang daerah dan meminimalisir bertambahnya belanja daerah dan pinjaman daerah (utang) yang tidak sesuai dalam upaya menjalankan ketahanan ekonomi masyarakat,” tandas Nasir. (*)