Instansi yang Tak Mampu Dapat DAK Minta Dirampingkan 

NUSANTARA1.ID – Wacana untuk menyatukan sejumlah dinas terus digaungkan oleh DPRD Kabupaten Gorontalo. Ini sesuai hasil evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo 2022, bahkan dalam rapat koordinasi antara Badan Anggaran (Banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) pun, dengan tegas disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Irwan Dai. 

“Percuma banyak dinas tetapi tidak bisa berinovasi melobi anggaran di pusat, buat apa,” ungkap Irwan Dai di ruang paripurna Senin (12/6). 

Bahkan dia menambahkan, dinas yang tak mampu mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari kementerian perlu dipertanyakan kinerjanya. 

“Saat ini kita semua tahu kondisi daerah dan dinas tentunya jangan hanya mengandalkan DAU dan tak dapat berbuat apa-apa,” ketus Irwan. 

Irwan mencontohkan, saat ini kita tahu bersama kondisi anggaran dan sudah seharusnya dinas-dinas memberdayakan kreatifitasnya untuk mendapatkan anggaran dari pusat. Misalnya saja dinas pendapatan yang saat ini PAD nya setiap bulan jauh dari target dan tidak ada upaya untuk mengantisipasi masalah ini, sehingga ada baiknya disatukan Kembali dengan dinas keuangan saja. 

“Toh kemarin juga dinas pendapatan adalah bagian dari Badan keuangan, kita sudah buka sejumlah instansi dengan harapan bisa mendapatkan DAK, tetapi jika kenyataannya juga tak mampu ya disatukan Kembali saja,” tutur Politisi Golkar ini. 

Lanjut dikatakan Aleg tiga periode ini, adanya penggabungan sejumlah dinas ini juga karena didasari  dengan banyaknya anggaran dari OPD  tetapi tidak ada hasil yang diberikan untuk peningkatan ekonomi masyarakat juga pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) untuk daerah. 

“Memang ada beberapa OPD yang membutuhkan anggaran cukup besar hingga milyaran, tapi tak ada program yang berkaitan dengan masyarakat, terutama peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkapnya. 

Ia menambahkan, selain membutuhkan anggaran cukup banyak dan tidak berdampak pada masyarakat, juga ada sejumlah OPD yang tidak bisa menarik PAD. 

“Sehingga untuk meminimalisir anggaran yang ada, sudah sepatutnya daerah merampingkan OPD nya,” tegasnya. 

Ia menilai sejumlah OPD yang tidak efektif dalam program kepada masyarakat tetapi meminta anggaran banyak saat pembagian APBD, tentunya sangat mengganggu apalagi disaat ini kondisi keuangan yang kurang baik ditambah harus membayar cicilan utang daerah ke pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

“Daerah harus benar-benar memikirkan efisiensi dan efektifitas anggaran, jangan terbuang percuma yang justru membuat neraca keuangan kita tidak stabil,” tandasnya. (*)