NUSANTARA1.ID – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Aryati Polapa mengungkapkan bahwa ada sebanyak 14 program pemerintah yang tak dianggarkan. Itu lantas memunculkan anggapan jik kinerja pemerintah daerah 2022 yang tertuang dalam LKPJ, tidak sesuai, dan akan dibahas melalui Pansus yang telah terbentuk melalui rapat paripurna, Senin (3/4).
“Ada 14 program pemerintah yang tidak ada anggarannya, sehingga ini tentu mempengaruhi presentasi kinerja secara keseluruhan,” kata Aryati Polapa.
Menurut Aryati Polapa, setelah pihaknya identifikasi di matrix yang ada di dokumen LKPJ, itu tidak ada anggarannya. Nah karena tidak ada anggarannya, berarti otomatis programnya tidak jalan. Sementara program yang 14 ini masuk di total anggaran yang sudah disusun ini menjadi bilangan pembagi.
“Jadi yang tercapai, dibagi semua program yang sudah disusun dikali 100 persen, maka akan dapatlah presentasi kinerja,” terangnya.
Dengan berkurangnya 14 program tersebut, kata Aryati Polapa, berarti kinerja tidak normal presentasinya secara logika begitu.
“Insyaallah ini tidak terulang, ini kita akan bahas LKPJ itu terpajang, tentu yang tidak ada anggarannya. Itu berarti pengendalian terhadap organisasi perangkat daerah di mana program itu mangkal di sana itu kurang kontrol,” tegasnya.
Terhadap hal ini, Aryati Polapa menegaskan pihaknya nanti akan mempertanyakan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang katanya sudah diberi anggaran.
“Namun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sendiri yang tidak menganggarkan. Hal ini berarti komunikasi harus diintensifkan lagi dari TAPD dengan OPD dimana anggaran tersebut ada,” tandasnya. (*)
