NUSANTARA1.ID – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Lukum Diko meminta pemerintah agar perbaharui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Alasannya, banyak warga tak mampu namun belum tercover dalam DTKS.
“Pemerintah desa diharapkan untuk memperbaiki DTKS. Karena saat ini banyak masyarakat yang tidak mampu, belum masuk dalam daftar DTKS,” tegas Lukum Diko.
Lanjut katanya, untuk saat ini penyaluran bantuan, atau masyarakat yang akan mendapatkan bantuan, harus terdaftar atau masuk dalam database DTKS. Hampir semua bantuan saat ini mengacu pada DTKS. Santunan duka saja tidak dapat dicairkan ketika nama warga tidak masuk dalam DTKS.
Namun demikian, kata Lukum Diko, untuk DTKS tersebut harus sesuai dengan kriteria serta aturan dan ketentuan yang berlaku. Instansi terkait juga harus proaktif terhadap pembaharuan DTKS tersebut.
“Sudah ada beberapa orang yang mengadu ke DPRD karena uang duka mereka tidak cair,” ungkapnya.
Masih pada kesempatan yang sama, Lukum Diko mengungkapkan bahwa saat ini masih ada masyarakat yang tidak tahu apa itu DTKS, sehingga perlu dilakukan sosialisasi.
“Ini menjadi pekerjaan rumah dari pemerintah desa dan juga dari instansi terkait, karena ujung-ujungnya juga ketika tidak ada datanya, masyarakat pasti larinya juga ke desa,” ujarnya.
Tak hanya itu saja, belum lama ini, ada salah satu bantuan kepada masyarakat, namun sayangnya dari sekian penerima, 30 persen tidak lolos karena tidak masuk dalam data DTKS.
“Padahal menurut keterangan dari tim, mereka yang tidak lolos tersebut memenuhi syarat sebagai penerima baik itu dari hasil wawancara, pendapatan bulanan, tempat tinggal dan juga persyaratan lainnya sesuai dengan regulasi,” kuncinya. (*)
