Hadiri Rakornas BNPB, Kapolri Sebut Penguatan Manajemen Risiko Bencana Alam Penting

NUSANTARA1.ID – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menekankan bahwa pentingnya menguatkan manajemen risiko bencana alam di Indonesia, sebagaimana instruksi dari Presiden Joko Widodo, kepada TNI, Polri, dan seluruh stakeholder terkait lainnya. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, saat menjadi salah satu pemateri pada Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang berlangsung di Jakarta, Kamis (2/3).

Harapan Pak Presiden, kita memiliki manajemen risiko yang baik pada saat tahapan pra, pada saat tanggap darurat dan pasca-bencana juga akan semakin baik. Pak Presiden juga sudah menyampaikan bagaimana masalah bencana akibat climate change (perubahan iklim),” kata Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu menurut Kapolri, manajemen risiko menjadi penting lantaran Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki historis bencana alam yang cukup besar. Seperti, tsunami Aceh, gempa bumi di Cianjur, bencana gunung merapi, serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Faktor kerap terjadinya bencana alam di Indonesia juga salah satunya disebabkan terjadinya pergeseran sesar di wilayah tertentu, seperti sesar Sumatera, sesar Palu-Koro, sesar Matano, sesar Cimandiri, sesar Opak, sesar Gorontalo, sesar Sorong, sesar Tarera Aiduna dan sesar Yapen,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Tak hanya itu, menurut Kapolri, kondisi geografis Indonesia yang berada di lingkaran api menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam. Kemudian, pada tiap tahunnya juga kerap terjadi fenomena El Nino dan La Nina. 

“Jadi ini adalah wilayah di Indonesia yang harus memiliki kesiapan lebih. Karena bencana terjadi sewaktu-waktu. Yang paling penting bagaimana upaya kita melakukan persiapan, sehingga pada saat terjadi, dampaknya bisa kita mitigasi seminimal mungkin,” ucap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam penanganan bencana alam, Kapolri mengungkapkan bahwa seluruh pihak terkait dapat mengadopsi rumus yang dikeluarkan oleh, UN Disaster Risk Reduction (UNDRR), guna mengurangi dampak yang disebabkan dari bencana alam.

“Ada rumus terkait bagaimana kita bisa mengurangi potensi dampak bencana. Rumusnya itu risiko (Risk), sama dengan (=), Hazard atau ancaman bencana, dan disitu dikalikan (x) vulnerability atau kerentanan masyarakat, dibagi (÷) capacity atau kemampuan mengatasi bencana,” ungkap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Oleh karena itu, Kapolri menegaskan, dalam penanganan bencana alam, diperlukan penguatan sinergitas dan kolaborasi antara Pemerintah, TNI, Polri, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder masyarakat lainnya. 

“Yang paling utama adalah menguatkan sinergitas kolaborasi seluruh stakeholder, TNI, Polri, Pemerintah, BMKG, BNPB, Basarnas untuk menyatukan kemampuan dan kekuatan,” tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menurut Kapolri, dengan hal tersebut diatas, semua pihak bisa mempersiapkan dan memperkuat apa yang menjadi kebijakan Presiden terkait dengan kemampuan melakukan manajemen risiko, memiliki resiliensi yang kuat dalam menghadapi bencana.

Di akhir penyampaiannya, Kapolri mengatakan bahwa seluruh stakeholder harus memiliki kesamaan visi dan misi, terkait menindaklanjuti instruksi Presiden Jokowi soal melakukan manajemen risiko bencana alam.

“Hujan gerimis tiada henti, paling enak minum cokelat. Mari bersinergi untuk melindungi, menghadirkan negara di tengah rakyat,” pungkas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(*)

Rilis