Apel Akbar 1.800 Perangkat Desa, Sofyan Puhi Tegaskan Ini

NUSANTARA1.ID – Sebagai bentuk konsolidasi pasca penggabungan Dinas Sosial dan Dinas PMD, pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar Apel Akbar Jajaran Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Senin 5 Oktober 2026.

Penggabungan kedua OPD itu disepakati untuk menyatukan program, kegiatan, dan sasaran pembangunan yang berpusat di desa.

Bagi warga desa, penyatuan ini berarti layanan sosial dan pemberdayaan tak lagi berjalan sendiri-sendiri. Satu komando diharapkan membuat program pemerintah benar-benar menyentuh akar rumput. Mulai dari Bansos hingga pendampingan warga prasejahtera.

Bupati Gorontalo Sofyan Puhi menegaskan penyatuan ini untuk membangun barisan yang solid dan terarah. Ia meminta seluruh aparatur terbebas dari ego sektoral.

“Pemerintah Daerah dan DPRD sejak awal telah mengkaji perlunya menyatukan kedua OPD ini karena subjek, objek, dan arena kegiatannya sama, yaitu di desa. Kita satukan agar berada dalam satu jajaran, satu barisan, dan satu komando yang terarah,” ujar Sofyan Puhi. 

Ditambahkan, seluruh jajaran pemerintahan desa wajib memiliki kesamaan persepsi. RPJMD sebagai blue print arah pembangunan Kabupaten Gorontalo harus jadi satu-satunya pedoman pembangunan di setiap desa.

Di sisi lain, Sofyan Puhi menyoroti penanganan krisis kekeringan di sejumlah wilayah. PDAM telah mengalirkan sedikitnya 32.000 kiloliter air bersih ke titik-titik krisis. Jajaran desa juga diimbau memperketat pengawasan guna mencegah kebakaran hutan dan lahan.

Pemkab Gorontalo turut menggaungkan penguatan Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini diawali dari keteladanan ASN untuk meningkatkan kepekaan sosial terhadap kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan warga sekitar.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome, melaporkan apel diikuti sedikitnya 1.800 perangkat desa, 1.200 anggota BPD, 191 kepala desa, serta ratusan personel pendamping desa dan relawan.

“Kami menyiapkan seluruh perangkat desa untuk menjadi Agen Perlindungan Sosial guna mendukung pemutakhiran data kepesertaan sosial secara akurat dan mandiri,” kuncinya. (*)