Penyaluran Dana Desa Capai 100 Persen, Bone Bolengo Terima ‘Treasury Award’

Kepala BKPD Bone Bolango, Abdul Halim Katilie saat menerima penghargaan Treasury Award di Aula Ambua KPPN Provinsi Gorontalo. [foto:dok/kominfo]
Kepala BKPD Bone Bolango, Abdul Halim Katilie saat menerima penghargaan Treasury Award di Aula Ambua KPPN Provinsi Gorontalo. [foto:dok/kominfo]

NUSANTARA1.ID – Gara-gara penyaluran dana desa mencapai 100 persen pada semester I, pemerintah Kabupaten Bone Bolango menerima Treasury Award 2026.

Penghargaan tersebut diterima Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BKPD) Bone Bolango, Abdul Halim Katilie, dalam kegiatan Treasury Award di Aula Ambua KPPN Provinsi Gorontalo.

Abdul Halim Katilie mengatakan, penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas kinerja pemerintah daerah dalam memastikan proses penyaluran Dana Desa berjalan tepat waktu dan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Bacaan Lainnya

“Penghargaan ini tentu menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja, khususnya dalam memastikan penyaluran Dana Desa berjalan lancar dan tepat waktu,” kata Abdul Halim Katilie.

Menurutnya, percepatan penyaluran Dana Desa tidak hanya berkaitan dengan pencapaian administrasi, tetapi juga memastikan pemerintah desa memiliki ruang yang cukup untuk segera menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

“Dana Desa yang cepat tersalur diharapkan bisa segera dimanfaatkan pemerintah desa untuk membiayai program yang sudah direncanakan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa dan instansi terkait dalam memenuhi berbagai tahapan serta ketentuan penyaluran Dana Desa.

“Ini hasil kerja bersama. Sinergi harus terus kita jaga agar kinerja seperti ini tidak hanya menjadi capaian hari ini, tetapi bisa dipertahankan dan ditingkatkan ke depan,” katanya.

Abdul Halim Katilie menegaskan, penghargaan tersebut akan menjadi pemacu bagi Bone Bolango untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.

“Penghargaan ini bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah semakin baik dan anggaran yang tersedia benar-benar cepat diterjemahkan menjadi program dan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)

Pos terkait