Penanganan ATM di Bone Bolango Diarahkan ke Pola Baru 

NUSANTARA1.ID – Pemerintah BOne Bolango kini tengah mengarahkan ke pola baru terkait penanganan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM).

Pemerintah tak ingin penanggulangan tiga penyakit tersebut terus berjalan sektoral dan bergantung pada dukungan program atau donor, tetapi menjadi bagian dari sistem pembangunan daerah yang dikerjakan secara bersama dan berkelanjutan.

Arah perubahan itu ditegaskan Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Laijo, saat membuka Forum Kemitraan Program Regional Support for Sustainable Health Systems (RSSH) di Aula Bappeda Litbang Bone Bolango, Kamis 27 Agustus 2026.

Sri Mulyani mengatakan, persoalan ATM tidak berdiri sendiri sebagai masalah kesehatan. Di dalamnya terdapat persoalan kemiskinan, mobilitas penduduk, perilaku dan lingkungan, akses layanan, hingga stigma dan diskriminasi.

Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Bukan hanya Dinas Kesehatan, tetapi juga Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPMD, Disdukcapil, pemerintah desa, dunia usaha, BUMN/BUMD, organisasi masyarakat, perguruan tinggi hingga media.

Dalam pola tersebut, Bappeda Litbang mengambil posisi sebagai orkestrator. Perannya memastikan isu ATM masuk dalam perencanaan pembangunan, program antar-OPD tersambung, dukungan anggaran terarah, kemitraan terbuka, serta hasilnya dapat dipantau melalui data.

“ATM membutuhkan pendekatan lintas sektor, lintas program, lintas sumber pembiayaan dan berbasis masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Salah satu peluang yang didorong adalah social contracting, yakni kerja sama formal pemerintah dengan organisasi masyarakat atau komunitas yang memiliki kemampuan menjangkau kelompok sasaran.

Melalui skema ini, komunitas dapat diperkuat untuk melakukan edukasi, penjangkauan, pendampingan pasien, investigasi kontak hingga surveilans berbasis masyarakat. Dengan begitu, layanan yang selama ini efektif dilakukan komunitas tidak berhenti ketika dukungan donor berakhir.

Sri Mulyani juga mendorong pembiayaan yang lebih beragam. APBD, APBN/DAK, Dana Desa sesuai ketentuan, dukungan BUMN/BUMD, CSR/TJSL, sektor swasta hingga mitra pembangunan dapat dipadukan tanpa tumpang tindih dan tetap mengikuti regulasi.

Untuk memastikan gagasan tersebut bergerak menjadi aksi, Bone Bolango menyiapkan model kemitraan melalui tujuh tahapan, mulai dari pemetaan masalah, sinkronisasi perencanaan, penentuan mitra, mekanisme kerja sama, pelaksanaan, monitoring hingga memperluas praktik yang terbukti efektif.

Lima langkah konkret juga didorong, yakni pemetaan program dan kebutuhan pembiayaan, integrasi ATM dalam perencanaan daerah, konsolidasi lintas sektor, penjajakan social contracting, serta monitoring bersama.

“Keberhasilan program ATM tidak hanya diukur dari berapa banyak kegiatan yang kita lakukan, tetapi dari seberapa kuat sistem yang kita bangun untuk memastikan layanan tetap tersedia bagi masyarakat,” kuncinya. (*)