Pembangunan di Bone Bolango Berbasis Lingkungan

NUSANTARA1.ID – Ada hal yang menarik dari pembanunan di Bone Bolango. Yakni, pemerintah saat ini tengah melakukan terobosan untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Buktinya, pemerintah daerah bersama jejaring kabupaten konservasi merumuskan strategi pendanaan alternatif demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Ini diungkapkan, Kepala Bappeda Litbang Bone Bolango, Sri Mulyani Lalijo, yang mana kini pihaknya melakukan FGD untuk kajian resiliensi fiskal daerah dan pendanaan alternatif pembangunan lestari.

Kegiatan ini menjadi FGD kedua yang dilaksanakan bersama Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL), sebuah forum kolaboratif yang beranggotakan kabupaten-kabupaten dengan komitmen kuat terhadap konservasi lingkungan.

Bone Bolango sendiri termasuk dalam kategori kabupaten konservasi. Dari total luas wilayah, sekitar 70 persen merupakan kawasan lindung seperti taman nasional dan hutan lindung. Kondisi ini, di satu sisi menjadi kekuatan ekologis, namun di sisi lain menghadirkan tantangan tersendiri bagi ruang gerak pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Dengan semakin berkembangnya peradaban dan perekonomian, tekanan terhadap lingkungan juga semakin besar. Ini berdampak langsung pada pembangunan dan kehidupan masyarakat,” ujar Sri Mulyani.

Melalui keikutsertaan dalam LKTL, Bone Bolango berupaya mencari keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya, LKTL memaparkan berbagai pendekatan pembangunan lestari.

Sementara FGD kedua ini difokuskan pada menjawab berbagai persoalan konkret yang dihadapi daerah, terutama terkait keterbatasan fiskal.

Hasil diskusi menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis. Pertama, optimalisasi skema Pendanaan Jasa Lingkungan (PJLH) dari pemerintah pusat sebagai bentuk kompensasi atas peran daerah dalam menjaga ekosistem. Kedua, pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari sektor swasta yang beroperasi di wilayah tersebut.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk lebih proaktif menarik sumber pendanaan eksternal, baik dari investor maupun kementerian, melalui penguatan daya tarik dan promosi potensi daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menjadi fokus sebagai langkah memperkuat kemandirian fiskal.

Keempat strategi tersebut menjadi pijakan awal yang akan terus diperdalam dalam FGD selanjutnya. Diharapkan, kolaborasi dengan LKTL serta dukungan dari pemerintah pusat dapat membuka peluang baru bagi Bone Bolango dalam membiayai pembangunan berkelanjutan.

“Kami berharap pada FGD berikutnya, akan ada formulasi yang lebih konkret, termasuk peluang program dari pusat yang dapat mendukung upaya pembangunan lestari di daerah,” kuncinya. (*)