DPRD Gorontalo dan KPK RI Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi

NUSANTARA1.ID – DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik korupsi melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan audiensi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di ruang sidang DPRD, Senin 10 November 2025.

Ketua DPRD Provinsi Gorontalo mengatakan upaya pemberantasan korupsi tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga harus dibangun lewat sistem pencegahan yang berkelanjutan.

“Semangat pemberantasan korupsi harus dimulai dari pencegahan. Itu artinya semua pihak, termasuk DPRD, punya tanggung jawab menjaga kejujuran, transparansi, dan integritas dalam setiap kebijakan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, kolaborasi antara KPK, DPRD, dan pemerintah daerah penting untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat serta dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas.

DPRD Gorontalo, kata dia, mendukung penuh program KPK dalam pencegahan korupsi terintegrasi, termasuk optimalisasi Monitoring Center for Prevention (MCP) dan pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola daerah.

“Kami ingin menjadikan Gorontalo sebagai contoh daerah yang bersih, terbuka, dan berintegritas. Itu harus dimulai dari diri sendiri dan lembaga publik,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan Tim KPK RI menjelaskan bahwa perbedaan pandangan antar instansi dalam pelaksanaan program daerah sering terjadi, namun dapat diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang baik.

“KPK siap memfasilitasi jika ada kebuntuan atau perbedaan pendapat antar lembaga di daerah. Kami akan bantu memastikan prosesnya tetap sesuai prinsip tata kelola yang baik,” tegasnya.

Ia menambahkan, KPK kini memperkuat pendekatan pencegahan berbasis kolaborasi agar pemerintah daerah dapat menjalankan pembangunan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

“Kami hadir bukan semata sebagai pengawas, tapi mitra strategis bagi daerah agar setiap kebijakan publik berjalan sesuai hukum dan memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan diskusi terbuka antara jajaran KPK dan DPRD Gorontalo yang membahas penguatan integritas daerah dan peningkatan efektivitas pengawasan anggaran publik. (*)