Zulfikar Usira Dorong TAPD Proaktif, Pembahasan KUA-PPAS Ditarget Rampung Pekan Ini

NUSANTARA1.ID – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menegaskan pentingnya sikap proaktif Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan usai rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD yang berlangsung di ruang rapat DPRD pada Selasa 4 November 2025.

Zulfikar menilai TAPD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan janji-janji pembangunan yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bisa terealisasi. Karena itu, koordinasi dan komunikasi antar lembaga menjadi kunci.

“Sebagai Ketua TAPD, harus proaktif. Ada janji-janji pemerintah daerah yang sudah dimasukkan dalam RPJMD dan sudah diperdakan. Maka TAPD berkewajiban mewujudkan itu melalui komunikasi dan kerja sama yang baik,” ujar Zulfikar.

Ia menambahkan, keterlambatan pembahasan KUA-PPAS kali ini tidak lepas dari proses penyesuaian anggaran akibat kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan TAPD, terjadi pengurangan dana transfer ke daerah sebesar hampir Rp300 miliar, sehingga dokumen anggaran perlu direvisi dan disesuaikan kembali oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Revisi ini memakan waktu sekitar tiga pekan karena setiap OPD harus menyesuaikan rencana kerja dan anggarannya,” jelasnya.

Meski demikian, Zulfikar memastikan DPRD tetap optimistis pembahasan dapat rampung sesuai jadwal yang telah disusun. Ia menyebutkan, DPRD menargetkan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS dapat dilakukan pada Kamis pekan ini, sebelum berlanjut ke pembahasan Rancangan APBD 2026.

“Kami sudah tentukan jadwal. Kamis kita tuntaskan penandatanganan KUA-PPAS, lalu Senin TAPD menyerahkan RKA-RAPBD. Setelah itu, Selasa kita jadwalkan Paripurna tingkat I dan lanjut pembahasan menuju Paripurna tingkat II,” terang Zulfikar.

Menanggapi dinamika yang sempat terjadi dalam rapat, Zulfikar menyebut hal tersebut sebagai bagian dari proses dan bentuk tanggung jawab anggota dewan terhadap aspirasi masyarakat.

“Itu dinamika biasa dalam organisasi. Semua yang terjadi menunjukkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap dokumen anggaran yang merupakan milik rakyat,” tandasnya.

Zulfikar berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjaga agar pembahasan APBD 2026 berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. (*)