NUSANTARA1.ID – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili turut menanggapi terkait perubahan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, yang awalnya Rp 118 miliar menjadi Rp 50 miliar.
Thomas Idrus Mopili menyebut bahwa perubahan anggaran yang ada merupakan hasil pertimbangan dan penyesuaian dengan kondisi di daerah.
“Pokir itu tergantung kondisi di daerah. Anggaran pokir itu adalah anggaran untuk anggota DPRD dalam membantu konstituen masing-masing,” ungkapnya, Senin 16 Juni 2025 usai.
Ia menyebut bahwa pihak DPRD juga harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia.
Jika keadaannya minim anggaran, maka pasti akan berdampak ke berbagai hal, termasuk anggaran DPRD dan Pokir anggotanya.
“Kalau ketersediaannya memang seperti itu maka kita akan menyesuaikan, dan memaksimalkan kinerja dengan anggaran yang ada,” ujar Thomas Idrus Mopili.
Tak ada permintaan khusus, lanjut dia, soal standar anggaran yang harus digelontorkan untuk pokir anggota dewan.
Harapannya, adanya perubahan anggaran ini tidak menjadi kendala bagi anggota DPRD Provinsi Gorontalo dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Kami tetap akan maksimalkan untuk mewakili masyarakat Gorontalo,” kunci Thomas Idrus Mopili. (**)

![HB Jassin Alm. HB Jassin semasa hidupnya. [foto:dok/republika]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/11/HB-Jassin-200x112.jpg)
![015 Reses di Kuperindag Kunjungan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil I di Diskumperindag. [foto:dok/pendamping]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/11/015-Reses-di-Kuperindag-200x112.jpg)
![014 Reses Sulyanto Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda saat tatap muka bersama warga Wumialo. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/11/014-Reses-Sulyanto-200x112.jpg)

![013 Komisi IV Kunjungan Komisi IV pada salah satu penerima manfaat UEP di Telaga Biru. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/11/013-Komisi-IV-200x112.jpg)

