Setwan dan UIN Gorontalo Bahas Dua Ranperda Lewat FGD 

NUSANTARA1.ID – Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo bersama UIN Sultan Amai Gorontalo menggelar Focus Group Discussion (FGD) Naskah Akademik Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Investasi Daerah, di RM Manna Café, Sabtu (26/9/2026).

Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili dalam kesempatan itu mengatakan Ranperda Pendidikan untuk peningkatan mutu dan pemerataan akses, sedangkan Ranperda Investasi untuk iklim investasi kondusif dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

“Sekretariat DPRD berkomitmen memfasilitasi seluruh proses legislasi ini. Karena itu, ruang partisipasi harus dibuka seluas-luasnya bagi pakar, akademisi, praktisi dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif,” ujar Rifli.

Sementara itu, Ketua Bapemperda Syarifuddin Bano mengungkapkan, Ranperda Pendidikan akan menyatukan Perda Prodira dan Perda Bahasa Daerah yang selama ini terpisah. Kedua Ranperda sudah masuk Propemperda 2026.

Dikatakan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari tokoh pendidik, pengawas sekolah, akademisi hingga Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, dinilai penting agar regulasi yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kondisi pendidikan di Provinsi Gorontalo.

Ia menjelaskan, salah satu arah pembahasan adalah menyatukan berbagai regulasi pendidikan yang selama ini berdiri sendiri atau berpotensi tumpang tindih, termasuk Perda Prodira dan regulasi terkait bahasa daerah Gorontalo, ke dalam satu regulasi penyelenggaraan pendidikan yang lebih komprehensif.

Melalui sesi diskusi, forum menghasilkan masukan soal pembiayaan pendidikan, penguatan numerasi siswa, dan peran komite sekolah. Forum diharapkan menghasilkan rumusan regulasi yang tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat Gorontalo, baik dalam pengembangan kualitas pendidikan maupun penciptaan ekosistem investasi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

FGD dihadiri Kanwil Kemenkum, Bappeda, Dikbud, PTSP, BPMP, Kadin, PGRI, Dewan Pendidikan, Apindo dan stakeholder terkait. (*)