Perencanaan Belum Siap, Dana Pembangunan Jalan Tak Terserap Dipertanyakan 

NUSANTARA1.id – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Fitri Yusup Husain, mempertanyakan tidak terserapnya sebagian anggaran pembangunan jalan dari pemerintah pusat yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah akibat belum siapnya dokumen perencanaan di lingkungan pemerintah Gorontalo Utara.

Hal tersebut disampaikan Fitri Yusup Husain dalam Rapat Paripurna ke-46 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Anggaran 2026.

Dalam penyampaiannya, Fitri Yusup Husain mengungkapkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sempat memperoleh alokasi anggaran sekitar Rp100 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan pada Agustus tahun ini.Pesan Tur Lokal

Menurutnya, sekitar Rp40 miliar dialokasikan untuk penanganan ruas jalan Mootinelo – Waipas dan sekitar Rp29 miliar untuk pembangunan jalan di wilayah Sumalata. Sementara itu, sisa anggaran disebut tidak dapat dimanfaatkan dan dikembalikan karena pemerintah daerah belum memiliki analisis serta dokumen perencanaan yang siap diajukan.

“Selama ini mengapa kita tidak memiliki data? Harusnya kita mempunyai bank data, sehingga ketika ada program seperti ini, pemerintah daerah sudah siap dengan perencanaannya,” ujar Fitri Yusup Husain dalam rapat paripurna.

Ia menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, mengingat hampir seluruh kecamatan di Gorontalo Utara masih menghadapi persoalan infrastruktur jalan yang membutuhkan penanganan.

Selain itu, Fitri Yusup Husain juga menyinggung kesiapan data pada organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, lemahnya pengelolaan data tidak hanya terjadi pada sektor infrastruktur, tetapi juga terlihat dalam pembahasan terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketika sejumlah data yang dibutuhkan belum tersedia.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara meningkatkan kesiapan bank data dan dokumen perencanaan agar setiap peluang pendanaan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara optimal.

Menurut Fitri Yusup Husain, ketersediaan data yang lengkap dan selalu diperbarui akan mempermudah pemerintah daerah merespons peluang pendanaan yang bersifat mendesak tanpa terkendala waktu penyusunan dokumen administrasi maupun perencanaan. (*)