KORPRI-BTN Siapkan Hunian Terjangkau untuk 5,224 Juta PNS dan PPPK Tak Punya Rumah

NUSANTARA1.ID – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan banyak aparatur sipil negara (ASN), baik PNS maupun PPPK tidak memilki rumah. Tercatat, dari total sekitar 6,7 juta ASN saat ini di Indonesia, baru 22 persen atau 1,474 juta PNS dan PPPK yang memiliki rumah.

Selebihnya, 78 persen atau 5,224 juta ASN tidak punya rumah. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN) dalam penyediaan dan pembiayaan perumahan ASN, termasuk skema pembiayaan dengan tenor kredit pemilikan rumah (KPR) hingga 30 tahun.

“Program ini dirancang untuk mendukung target pembangunan 3 juta rumah bagi ASN PNS maupun PPPK,” kata Prof. Zudan yang juga ketua umum Dewan Pengurus KORPRI, Kamis 28 Mei 2026.

Dia menjelaskan, program Perumahan ASN menjadi langkah strategis KORPRI dalam menjawab kebutuhan dasar ASN, khususnya kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau.

Ia menilai kesejahteraan ASN (PNS dan PPPK) tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pegawai, tetapi juga berpengaruh terhadap integritas dan kualitas pelayanan publik. 

“ASN harus tenang memiliki hunian agar bisa bekerja secara optimal dan fokus melayani masyarakat. Karena itu KORPRI hadir untuk menjembatani kebutuhan ASN melalui program yang konkret dan berkelanjutan,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Utama BTN, Nixon L. P. Napitupulu menyampaikan bahwa ASN merupakan segmen strategis dalam sektor pembiayaan perumahan nasional. BTN bersama KORPRI berencana menyiapkan skema pembiayaan khusus, termasuk program penyediaan dan pembiayaan perumahan non-subsidi dengan tenor KPR hingga 30 tahun. 

“Kami ingin memberikan kepastian hunian bagi ASN melalui kebijakan pembiayaan yang lebih fleksibel dan terjangkau,” ujar Nixon.

Prof. Zudan juga menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan ASN tidak hanya menyasar kepemilikan hunian, tetapi juga pengembangan kualitas sumber daya manusia. 

Berdasarkan data BKN terakhir, masih terdapat sekitar 32 persen ASN yang belum mencapai jenjang pendidikan S1, sementara ASN dengan pendidikan S2 juga masih relatif rendah.

Oleh karena itu, KORPRI melalui divisi Toktok Indonesia turut menyiapkan berbagai program pengembangan kompetensi dan pendidikan bagi ASN. 

“Kami siapkan Toktok Indonesia untuk menjembatani kebutuhan ASN yang ingin melanjutkan pendidikan dan meningkatkan kompetensinya,” tambahnya.

Selain sektor pendidikan dan perumahan, KORPRI juga berencana mengembangkan pelayanan kesehatan melalui divisi Toktok Health, termasuk pengembangan rumah sakit KORPRI yang terintegrasi dengan kawasan perumahan ASN. 

“Program-program besar KORPRI akan terus diperkuat seiring momentum Hari Ulang Tahun KORPRI ke-55 mendatang,” ucapnya. 

Dia juga mengimbau seluruh PPPK masuk jadi anggota KORPRI untuk memperjuangkan kesejahteraannya. (*)