Parpol Non Parlemen Didorong Berjuang Suara Pemilu 2029  

NUSANTARA1.ID – Guna menurunkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 1 persen pada Pemilu 2029, masih terbuka.

Hal ini dikatakan pakar hukum tata negara, Mahfud MD, setelah delapan partai politik membentuk Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR), yang menginginkan ambang batas parlemen menjadi 1 persen.

“Ide dan aturan dasarnya, tidak pakai threshold tidak apa-apa. Mencalonkan presiden juga tidak membutuhkan threshold. Meski DPR ada yang ingin threshold 2 persen, ada yang nawar 4 persen, nanti dibahas (di DPR),” ujar Mahfud di Rakernas I dan Bimtek Partai Hanura, Bandung, Jawa Barat, Kamis 4 Desember 2025 malam.

Mahfud menambahkan, ambang batas parlemen 1 persen bisa diterapkan pada Pemilu 2029 mendatang.

“Artinya agar partai tidak kehilangan suara, 1 persen itu bisa,” imbuhnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, koalisi partai kecil menjadi satu wadah fraksi bisa kembali dihidupkan, agar suara rakyat tidak hangus.

Mekanismenya, melalui stembus accord, kesepakatan antar partai politik untuk menggabungkan sisa suara agar dapat memperoleh kursi yang tidak didapatkan secara individu.

“Partai-partai yang hanya 1 persen itu bergabung menjadi satu fraksi, sehingga menjadi besar. Menjadi fraksi sendiri, melalui stembus accord,” terangnya.

Lebih lanjut, Mahfud menyarankan, agar partai-partai non parlemen tetap solid dan terus berjuang dalam menyelamatkan suara rakyat.

Dia memahami, perjuangan itu tidak mudah, karena ada dominasi partai besar di Senayan yang akan berusaha membatasi.

“Ya biasalah namanya partai besar. Tapi, nanti mereka akan bernegosiasi dengan aspirasi politik rakyat. Kalau partai besar ingin jalan, aspirasi masyarakat didengarkan,” cetusnya.

Diketahui, Sekber GKSR dideklarasikan di Jakarta, Sabtu (22/11). Gabungan delapan partai politik non parlemen itu diketuai oleh Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO).

Saat ini, MK memerintahkan DPR dan pemerintah, untuk menetapkan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029, sebagaimana Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Selain itu, Mahfud mengapresiasi kerja-kerja politik Hanura, yang konsisten meningkatkan kualitas kader dan anggota legislatifnya.

“Penting bagi kader partai memahami sistem Pemilu, karena akan ada aturan perundangan baru,” ungkap dia.

Terpisah, OSO mengatakan Indonesia perlu partai untuk berkontribusi melalui sistem politik yang adil.

Partai Hanura dan Sekber GKSR, telah berkomitmen memperjuangkan suara rakyat yang hilang pada Pemilu, karena tidak terkonversi menjadi kursi di DPR RI.

“Pada Pemilu 2024 ada 17 juta rakyat yang hilang. Padahal, mereka sudah datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menyalurkan suara dalam Pemilu, tapi suaranya jadi tidak berarti,” tegas OSO.

Sekber GKSR adalah wadah dari delapan parpol untuk mencegah suara rakyat terbuang sia-sia pada Pemilu 2029. Pasalnya, sebanyak lebih dari 17 juta suara pada Pemilu 2024 lalu tidak bisa dikonversikan jadi kursi di DPR. Jumlah itu merupakan perolehan suara nasional parpol non parlemen secara keseluruhan yang terbuang begitu saja akibat tidak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen.(*)