Ghalieb Lahidjun Minta Pemda Kelola CSR Secara Transparan

NUSANTARA1.ID – Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo, Ghalieb Lahidjun, menilai pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan mendasar dalam sistem penilaian kinerja dan pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR).

Ia menyebut laporan kinerja pemerintah selama ini terlalu subjektif karena hanya menampilkan penilaian internal tanpa melibatkan persepsi publik.

Menurut Ghalieb, riset persepsi publik penting dilakukan setiap tahun agar pemerintah mengetahui apakah program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kalau hanya pemerintah yang menilai dirinya sendiri, tentu tidak objektif. Kita butuh pandangan masyarakat sebagai bahan evaluasi, maka riset adalah jawabannya,” tegasnya.

Ghalieb juga menyoroti pengelolaan CSR yang dinilai belum optimal. Ia meminta pemerintah daerah mencontoh pola Yogyakarta yang mengelola CSR secara terpusat, sehingga arah penggunaan dan prioritas program lebih jelas serta terkontrol.

“CSR bukan dana liar. Potensinya besar dan kalau dikelola dengan baik bisa membantu banyak program yang tidak tertangani APBD. Tapi semuanya harus transparan,” ujarnya.

Ia mendorong pemerintah daerah menyusun regulasi khusus yang mengatur pendataan, perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan penggunaan CSR agar pemanfaatannya tepat sasaran dan tidak menguntungkan kelompok tertentu.

Ghalieb berharap mulai tahun depan pemerintah mulai menyusun sistem pengelolaan CSR yang lebih modern, berbasis data, dan sesuai kebutuhan riil masyarakat

“Semoga ini bisa jadi landasan tindakan pemerintah ke depan,” kuncinya. (*)