Sejumlah Kendaraan Terbengkalai Menuai Sorot, Pemda: Sudah Dilelang, Sebagian Belum Laku

NUSANTARA1.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo meminta pemerintah daerah untuk lebih serius mengoptimalkan aset yang sudah rusak dan tidak terpakai, salah satunya kendaraan dinas yang terparkir di sekitar kantor bupati.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Mohamad Rizal Badja, menilai banyak kendaraan yang terbengkalai hanya menambah beban pemeliharaan. Padahal, kata dia, jika dijual dapat menambah pendapatan daerah.

“Saya mencontohkan di kantor bupati, banyak sekali mobil-mobil yang hanya terparkir dan tidak berguna. Kenapa tidak dijual saja supaya bisa menghasilkan uang. Uang ini kan bukan untuk siapa-siapa, tapi kembali untuk rakyat,” ujar Rizal, Selasa 23 September 2025.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Aset Daerah Kabupaten Gorontalo, Maryam Potale, membenarkan bahwa memang ada sejumlah kendaraan dinas yang masih terparkir di kompleks kantor bupati. Namun, pihaknya sudah melakukan langkah sesuai aturan untuk menjualnya melalui mekanisme lelang terbuka.

“Memang ada beberapa kendaraan yang sudah pernah kami ajukan penjualannya. Sesuai ketentuan Permendagri No. 19, perubahan dari Permendagri No. 7 Tahun 2024, penjualan dilakukan melalui penilaian KPKNL, kemudian dilelang secara terbuka. Bulan Agustus kemarin sudah ada lelang pada tanggal 27, sebagian kendaraan laku, sebagian belum,” jelas Maryam.

Ia menambahkan, terdapat sekitar 9 kendaraan yang berhasil terjual pada lelang Agustus 2025. Namun masih ada beberapa unit, terutama kendaraan berukuran besar, yang tidak laku dan tetap terparkir di sekitar kantor bupati.

“Gudang penyimpanan kami sudah penuh, sementara rata-rata kendaraan ini berukuran besar. Jadi sementara kami tempatkan di sekitar kantor. Insyaallah ke depan tetap akan kami rapikan, dan kendaraan yang belum laku akan kembali kami ajukan untuk dilelang terbuka,” tambahnya.

Dengan demikian, meski upaya pelelangan sudah dilakukan, masih ada aset daerah berupa kendaraan dinas yang belum tuntas ditangani, sehingga perlu tindak lanjut agar tidak mengganggu estetika kawasan perkantoran. (*)