Dorong Ekonomi Desa, DPRD Gorontalo Awasi Pembentukan Koperasi Merah Putih 

NUSANTARA1.ID — Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Selasa 15 Juli 2025, untuk memantau progres pembentukan Koperasi Merah Putih.

Kunjungan dari komisi II ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa yang diinisiasi oleh pemerintah.

Desa Modelomo dipilih sebagai pilot project atau percontohan Koperasi Merah Putih di Provinsi Gorontalo. Koperasi ini dirancang sebagai wadah ekonomi kolektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi kerakyatan.

Rombongan DPRD dipimpin oleh Anggota Komisi II, Limonu Hippy, didampingi anggota lainnya, yakni H. Suyuti dan H. Usman Tahir Rajak.

Saat itu, mereka berdialog dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta panitia pembentukan koperasi untuk meninjau kesiapan administrasi, aspek legalitas, struktur organisasi, hingga rencana kerja koperasi.

Limonu Hippy menegaskan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan dari pihak kementerian agar konsep koperasi tidak hanya berhenti di atas kertas.

“Karena ini sesuatu yang baru, kita perlu mencermati jalannya Koperasi Merah Putih ini. Beberapa hari lalu kami juga sampaikan ke Kementerian Koperasi supaya tidak hanya menawarkan program, tetapi juga aktif melakukan pendampingan, monitoring, dan evaluasi langsung di lapangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para pengurus dan pengawas koperasi untuk bekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.

“Kalau semua dilaksanakan sesuai aturan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau sejak awal sudah melenceng, tentu akan timbul masalah hukum,” tegas Limonu di hadapan perangkat desa dan pengurus koperasi.

Lebih jauh, Limonu mengajak semua pihak, termasuk pemerintah desa, untuk mendukung penuh keberhasilan koperasi ini.

Menurutnya, Koperasi Merah Putih punya potensi besar untuk menggerakkan ekonomi desa jika dikelola dengan baik dan akuntabel.

“Kita harus semangat. Ini bukan hanya soal organisasi ekonomi, tetapi juga bagian dari upaya membangun kemandirian desa. Kami di DPRD tentu akan terus mengawal supaya berjalan sesuai harapan,” katanya.

Kunjungan ini diharapkan dapat menjadi dorongan moral sekaligus memperjelas arah pelaksanaan program koperasi di tingkat desa, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. (*)