NUSANTARA1.ID – Berbagai kebijakan dari pemerintah pusat yang dikeluarkan dan diterapkan saat ini, tentu akan berimbas sampai ke daerah, termasuk Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Maklum, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Ini memegang peranan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) legislatif secara kelembagaan.
Guna memaksimalkan hal tersebut, Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ri Putri Tamaka, menegaskan bahwa pihaknya mengedepankan komunikasi dan koordinasi. Baik dengan pimpinan DPRD, anggota dan juga eksekutif jika berbicara soal kebijakan dan lainnya.
Awal tahun anggaran berjalan ini, Putri menegaskan bahwa para anggota DPRD tentu sudah memiliki agenda kelembagaan yang harus dijalankan.
“Sementara disisi lain, terutama dari sisi anggaran dengan melihat ada berbagai macam kebijakan dalam pengelolaannya tentu harus seirama. Artinya, setiap pelaksanaan program pasti ada konsekuensi anggaran yang mengikutinya,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa saat ini pelaksanaan program yang telah terjadwalkan tentu harus dapat dilaksanakan. Sementara disisi lain dengan kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan anggaran tentu turut mempengaruhi juga.
“Terhadap hal seperti ini tentu kami dari pihak sekretariat akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan DPRD terutama pimpinan dan Badan Anggaran,” kuncinya. (**)