NUSANTARA1.ID – Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo, Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, MH, menegaskan bahwa Forum Group Discussion (FGD) digelar guna menyikapi kegiatan pertambangan dan unjuk rasa.
“Melalui Forum Group Discussion ini, kita akan membahas apa yang menjadi permasalahan pertambangan di Provinsi Gorontalo dan mencari solusi bersama-sama,” tegas Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi.
Informasi yang berhasil dihimpun, Polda Gorontalo menggelar FGD dengan tema ‘Polemik Pertambangan Ilegal di Provinsi Gorontalo’ yang bertempat di Ballroom Hotel Damhil pada Kamis (20/6).
Kegiatan ini mengangkat sub tema ‘Dampak sosial ekonomi, kerusakan lingkungan, dan penegakan hukum’. Hadir pada kesempatan tersebut, Wakapolda Gorontalo, Brigjen Pol Simson, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Handoyo Sugiharto, Danrem 133 Nani Wartabone Brigjen Hari Pahlawantoro, Ketua DPRD Dr. Drs. H. Paris R.A. Jusuf, S.Sos.I., M.Si., Wakajati Gorontalo, pejabat utama Polda, para moderator, serta audiens dari kalangan mahasiswa dan LSM.
Lanjut kata Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi, Polda Gorontalo dan jajaran sudah sering melakukan penindakan serta penegakan bahkan penutupan terhadap lokasi pertambangan emas tanpa izin.
“Polda Gorontalo ternyata tidak sepenuhnya memberikan efek jera, karena faktanya masih banyak masyarakat yang terus melakukan kegiatan penambangan secara ilegal,” kata Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi.
Menarik dari FGD ini, juga menghadirkan pihak Pertamina agar dapat bersama-sama melakukan penertiban.
“Kita ketahui bahwa pertambangan di Pohuwato sebagian besar menggunakan eskavator, dan alat berat ini bisa beroperasi karena adanya bahan bakar minyak jenis solar,” katanya.
Irjen Pol Drs. Pudji Prasetijanto Hadi mengajak untuk bersama-sama menciptakan Kamtibmas yang kondusif dan mengelola potensi yang ada di Gorontalo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
“Berdasarkan UU Polri memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum, serta memelihara Kamtibmas. Penegakan hukum akan saya gunakan sebagai langkah terakhir, karena kami lebih mengutamakan tugas preventif, preemtif, maupun represif,” kuncinya. (**)
Rilis
