Ismail Madjid Lantik 500 PPPK Baru Kota Gorontalo

NUSANTARA1.ID – Sebanyak 500 pegawai pemerintah baru resmi dilantik oleh Ismail Madjid, selaku Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Gorontalo. 

Pelantikan ini berlangsung di Bantayo Lo Yiladia pada Senin (3/6), menandai penambahan besar-besaran dalam tenaga kerja pemerintahan Kota Gorontalo.

Lewat sambutannya, Ismail Madjid menekankan kepada PPPK yang baru dilantik untuk menjaga nama baik pemerintah Kota Gorontalo melalui kinerja dan disiplin yang konsisten.

“Saudara-saudara sudah beralih menjadi pegawai fungsional yang sesuai dengan keahlian masing-masing, olehnya saudara harus memiliki kinerja yang konsisten dan disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas saudara,” ujar Ismail.

Selain itu, Ismail juga mengingatkan PPPK untuk menanamkan dua aspek penting dalam pekerjaan, yaitu kinerja dan disiplin. Menurutnya, kedua hal tersebut harus menjadi perhatian utama karena konsistensi dalam berkinerja dan tingkat disiplin yang tinggi sangat penting dalam menjalankan tugas.

“Mulai hari ini di pundak saudara sudah ada tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik pemerintah Kota Gorontalo, melalui pelaksanaan tugas di unit kerja saudara,” tambah Ismail.

Kehadiran PPPK dalam kehidupan birokrasi di Pemerintah Kota Gorontalo dianggap sebagai implementasi dari kebijakan pemerintah pusat yang telah meniadakan pengangkatan pegawai non-ASN pada instansi pemerintah. Hal ini dipandang positif dalam aspek kedudukan dan kesejahteraan sosial, menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, dari total 502 PPPK yang dijadwalkan dilantik, hanya 500 orang yang resmi dilantik. Dua orang di antaranya, satu orang mundur dan satu orang meninggal sebelum pelantikan, sehingga tidak bisa dilantik bersama yang lain.

Pelantikan 500 PPPK ini diharapkan dapat membantu memperkuat infrastruktur pemerintahan Kota Gorontalo dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keberadaan mereka juga dianggap sebagai peluang bagi yang ingin berkontribusi dalam pemerintahan tanpa harus melalui jalur ASN. (**)