Walikota Gorontalo Dinobatkan Sebagai Pembicara Sharing Best Practice

NUSANTARA1.ID – Walikota Goorntalo, Marten Taha diundang untuk kedua kalinya sebagai tamu kehormatan pada ajang internasional perhimpunan para pimpinan kota di asean atau Asean Mayors Forum (AMF). 

Agenda yang berlangsung selama 2 hari dari 1 hingga 2 Agustus 2023 diselenggarakan di Jakarta mengusung tema Urgensi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi dan Menjawab Tantangan Regional, Global.

Pada kesempatan tersebut, Marten Taha juga didaulat sebagai pemateri Sharing Best Practice terkait pengembangan ekonomi hijau. Menurutnya, dalam mewujudkan ekonomi hijau (green economy) ia menitik beratkan pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang juga merupakan indikator SDGs. tahun 2022 kota gorontalo berhasil meraih rata-rata pencapaian SPM berada pada angka 88,69 persen.

“Antara lain yaitu SPM sanitasi penyediaan pelayanan air limbah 95,04 persen melalui optimalisasi TPS3R (Reduce,Reuse,Recycle),” jelas Marten Taha, Selasa (1/8).

Lanjut katanya, Ekonomi Hijau juga memiliki cakupan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan. Marten Taha mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo yakni memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumberdaya alam melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).    

“Saat ini kami memiliki 14.697 UMKM yang produktif. Untuk meningkatkan produktivitas UMKM yang ada, pemerintah Kota Gorontalo mengambil 3.343 UMKM untuk menjadi kelompok usaha binaan. Alhamdulilah omzet yang dihasilkan mencapai 97 persen di tahun 2022,” ucap Marten Taha.

Keseriusan pemerintah Kota Gorontalo dalam mewujudkan Ekonomi Hijau dan konservasi lingkungan mendapat perhatian dari lembaga uni eropa Climate Resilient and Inclusive Cities (CRIC ). CRIC memilih Kota Gorontalo sebagai percontohan dari 10 kota di Indonesia dalam hal ketahanan iklim perkotaan untuk menghadapi perubahan iklim ekstrim di masa depan.

Materi yang telah dipaparkan, Marten Taha mengusulkan 3 rekomendasi dalam mendukung pendanaan lokal untuk pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertama berupa pengembangan ekonomi lokal. Menurutnya cara ini dapat mempercepat tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mendorong kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung aktivitas produktif, pertumbuhan ekonomi mikro, kecil dan menengah sehingga dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan. 

“Kedua Reformasi Birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. pelayanan itu termasuk memudahkan pengurusan izin usaha dengan standar pelayanan cepat murah dan ramah,” katanya.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemerintah dapat berperan sebagai fasilitasi akses permodalan bagi UMKM. Disini para pelaku usaha akan merasa terbantu dalam hal suntikan permodalan guna pengembangan usaha. Menarik nya apa yang disampaikan Marten mendapat apresiasi dari para undangan perwakilan Negara Asean, dengan bahasa inggrisnya yang begitu fasih. 

Dalam pertemuan AMF, materi dibagi dalam lima bidang penting. Pertama Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, kedua Transformasi Digital, ketiga Kota Tangguh dan Aksi Iklim, keempat Lokalisasi SDGs dan terakhir adalah bidang Mobilitas Berkelanjutan untuk Percepatan Kota Nol Bersih Emisi. (*)