NUSANTARA1.ID – Kebijakan yang telah dibuat Penjabat Gubernur Gorontalo mengenai larangan bagi siswa yang diwisuda, menimbulkan satu persoalan baru bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Gorontalo.
Pernyataan tersebut diungkapkan Erwin Ismail selaku Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Dimana hal ini dinilai justru tak bijak, pasalnya menurutnya kebijakan ini dapat membunuh usaha bagi pelaku UMKM.
“Penjabat Gubernur harus ingat, bahwa setiap anak yang akan diwisuda tentunya akan memberikan peluang bagi pelaku UMKM karawo, penjahit dan juga aksesoris lainnya. Jadi ketika membuat satu kebijakan yang mematikan usaha orang lain, menurut saya itu tidak bijak,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat, Erwin Ismail merasa hal ini menjadi salah satu tanggung jawab besar bagi dirinya untuk mengemukakan segala bentuk keluh kesah masyarakat. Sehingga dirinya menyarankan Penjabat Gubernur untuk lebih bijaksana dalam membuat satu keputusan.
“Ada pelaku UMKM yang mengeluhkan ini ke saya, dimana kalau hal ini dilarang tidak ada lagi mata pencaharian bagi mereka. Jadi harus berfikir dalam memberi keputusan, mengeluarkan surat edaran dan larangan itu secara komprehensif, tidak boleh hanya sepihak seperti itu,” tegasnya.
Erwin mengungkapkan dirinya mengutarakan pendapat ini, tak lain sebagai anggota DPR yang bertugas melakukan pengawasan dan juga mengingatkan Penjabat Gubernur.
“Dalam melaksanakan kegiatan itu pastinya kan ada kesepakatan bagi sekolah dan juga orang tua murid, jadi menurut saya seharusnya kebijakan itu sifatnya bukan larangan tapi lebih tidak diwajibkan,” kuncinya. (*)