NUSANTARA1.ID – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F PDI Perjuangan) DPRD Gorontalo Utara (Gorut) mempertanyakan capaian janji politik bupati. Itu disampaikan melalui pandangan fraksi yang dibacakan oleh juru bicara Daud Syarif dalam Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat 1 Terhadap Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Gorontalo Utara 2022.
Menurut Daud Syarif, sebagaimana yang tertuang dalam dokumen LKPJ mengenai hasil pelaksanaan misi, tujuan, dan sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
“Pasalnya kami tidak mengetahui karena tidak terbaca mana yang telah dilaksanakan dan tercapai, dan mana yang belum. Untuk itu kami minta penjelasannya,” kata Daud Syarif.
Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan terkait bantuan modal untuk keluarga miskin, tunjangan masa tunggu untuk para petani, pembangunan sarana air bersih yang merupakan bagian dari program kegiatan yang masuk dalam 127 janji politik Program Ceria.
“Wajib dilaksanakan, akan tetapi sampai hari ini tidak juga dijelaskan capaiannya. Seharusnya setiap kegiatan harus dijabarkan dengan terukur sehingga akan tampak keberhasilan pembangunan di Gorontalo Utara melalui program 127 Janji Politik,” tegasnya.
Begitu juga untuk tunjangan masa tunggu untuk petani, ia meminta untuk menjabarkan berapa petani yang sudah mendapatkan tunjangan dan yang belum beserta alasannya.
“Termasuk santunan duka, banyak masyarakat yang mengeluh proses pelaksanaannya terkendala dengan persyaratan tertentu yang sulit dipenuhi oleh sebagian masyarakat,” tandasnya. (*)