nusantara1.id, GORONTALO – Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), diharap fokus pada persoalan yang substansial dan krusial. RKPD yang saat ini tengah disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Gorontalo Utara (Gorut), yang memang butuh untuk diselesaikan karena itu menjadi harapan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, Hamzah Sidik saat ditemui di sela-sela pelaksanaan konsultasi publik terkait RKPD.
“Kalau saya, terkait dengan rencana kerja pemerintah daerah, itu harusnya fokus pada persoalan klasik yang selama ini menjadi kegelisahan dari masyarakat yakni persoalan penanganan banjir,” kata Hamzah Sidik.
Lebih lanjut dikatakan, bahwa coba dirunut satu persatu ada berapa persoalan klasik yang ada di Gorontalo Utara. Misalkan ada 5 kemudian dikerucutkan menjadi 3 dan disaring lagi menjadi 1. Pasti yang muncul adalah masalah banjir.
Memang kata Hamzah Sidik, untuk penanganan banjir membutuhkan anggaran yang besar, namun itu akan setimpal dengan dampak yang nantinya dirasakan oleh masyarakat ketika persoalan klasik tersebut teratasi. Misalkan untuk mengatasi persoalan banjir Rp 15 Miliar hingga Rp 20 miliar.
“Sementara setiap kali banjir kerugiannya Rp 5 miliar dan dalam setahun lebih dari sekali banjir, dan kita hanya konsen pada menangani kerugiannya. Dalam 5 tahun, lebih banyak anggaran penanganan yang dikeluarkan. Lebih baik menangani sekaligus lebih ringan biayanya,” ujarnya.
Dampak dari banjir tersebut juga lintas sektoral dan ujung-ujungnya kepada perekonomian masyarakat itu sendiri. Sehingga ketika ini bisa teratasi, maka kita akan lega, tidak ada lagi persoalan banjir sehingga stabilitas daerah terjaga.
“Jika stabilitas daerah terjaga, maka pelaksanaan pembangunan akan maksimal berjalan,” kunci Hamzah Sidik. (*)