Sebanyak 10.000 Pekerja Informal Rentan Diberi Perlindungan

nusantara1.id, GORONTALO – Pemkot Gorontalo kini tengah menyiapkan anggaran untuk 10.000 pekerja informal rentang. Anggaran tersebut disiapkan melalui APBD Kota Gorontalo untuk mendukung program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Ini disampaikan Sekda Kota Gorontalo, Ismail Madjid, pada kegiatan Sesi Interview Penghargaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan (Paritrana Award) Tingkat Provinsi Gorontalo 2022, di Hotel Aston Kota Gorontalo, Senin (30/1/2023).

Dijelaskan oleh Ismail Majid, dari 10.000 pekerja informal rentan ini terbagi di 50 kelurahan atau 9 kecamatan. Pekerja informal terdiri dari pengemudi bentor, daging kecil, pemanjat kelapa, buruh tani dan nelayan.

“Melalui Satgas Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Gorontalo, telah terbentuknya Kelurahan Sadar Jaminan Sosial,” kuncinya. 

Ditempat yang sama, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo, Arif Budiman menilai i Pemkot Gorontalo sangat baik, terhadap perlindungan pekerja.

“Alasannya, perlindungan terhadap tokoh agama, pekerja keagamaan, sudah dilakukan oleh Pemkot Gorontalo,” ungkap Arif Budiman. 

Apalagi, kata Arif Budiman, saat mendengarkan pemaparan Sekda Kota Gorontalo, Ismail Madjid, bahwa yang mana di 2023 ini Pemkot Gorontalo telah menganggarkan pekerja informal rentan sebanyak 10.000 orang.

“Anggaran untuk 10.000 orang pekerja informal rentan ini, disampaikan pak Sekda tadi akan bertambah,” katanya. (*)