Kapolri Paparkan Strategi Lakukan Mitigasi Inflasi 

nusantara1.id, JAWA BARAT – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memaparkan strategi yang diterapkan institusinya, dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.

Hal tersebut dipaparkan Kapolri, saat menjadi pembicara di kegiatan Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” yang berlangsung di SICC Sentul, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023).

“Rekan-rekan Kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada, kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul – betul dilakukan,” tutur Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Lebih lanjut Kapolri juga mengungkapkan, untuk itu menurutnya Kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok, mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri, serta menjaga pasar domestik. Selain itu personel Kepolisian harus bersinergi dengan TNI dan seluruh pihak, untuk tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Dan terakhir stabilitas kamtibmas sebagai prasyarat, karena kita memang harus menjaga, apalagi kita masuk tahun politik,”ungkap Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Selain itu dalam kesempatannya Kapolri juga menginstruksikan jajarannya yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, untuk memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) terkait dengan penggunaan anggaran. Menurut Kapolri, sering menjadi masalah setiap kali ada keraguan terkait pemanfaatan penggunaan dana yang tersedia di daerah. 

“Saya minta pada rekan – rekan khususnya satgas dan teman-teman yang terlibat didalamnya, untuk betul – betul berikan pendampingan dalam hal penggunaan anggaran,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pada kesempatan itu Kapolri juga menjelaskan, penggunaan APBN maupun APBD menjadi salah satu yang diharapkan dapat memutar roda perekonomian selain investasi. Mengingat, jika terserap dengan baik, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,6 sampai dengan 1,7 persen. 

“Baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan lain-lain. Pastikan bisa terserap, kalau Pak Presiden minta di atas 90 persen, bagaimana caranya sehingga putaran di daerah bisa berjalan,” jelas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Oleh karena hal tersebut Kapolri memberikan penegasan kepada seluruh personel Kepolisian, untuk harus melakukan pendampingan secara profesional, sehingga tidak terjadi keraguan dalam penyerapan anggaran yang ada. 

“Saya ingatkan jangan dari kita yang menjadi bagian masalah. Kita membimbing. Jadi yang benar mendampingi Pemda. Sehingga tidak ada lagi keraguan gunakan dana – dana yang ada,” tegas Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Sementara itu disisi lain, Kapolri juga mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada. Menurutnya perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan. 

“Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul – betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis, untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan,” tutup Jenderal Listyo Sigit Prabowo.(*)

Rilis: Humas Polda Gorontalo