nusantara1.id, JAKARTA – Penjabat Gubernur (Penjagub) Gorontalo, Hamka Hendra Noer, Rabu (2/11/2022) mendatangi gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kedatangan Hamka ke lembaga antirasuah itu dalam rangka mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas).
Program PAKU Integritas terdiri dari tiga kegiatan terpisah yaitu Executive Briefing atau Penguatan Anti korupsi untuk Penyelenggara Negara dan Pasangan, Pembekalan Anti Korupsi bagi Pasangan Penyelenggara Negara (Suami/Istri) dan Pelatihan Penguatan Anti korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas.
“Pembekalan ini tujuannya untuk mencapai good and clean governance atau tata kelola pemerintah yang baik dan bersih demi meningkatkan kesadaran. Ini sangat bermanfaat dan menjadi shock therapy buat kami para pejabat daerah” ucap Hamka.
Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan tujuan pelaksanaan Program Paku Integritas 2022 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi para penyelenggara negara, sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi seharusnya masuk ke dalam lingkungan keluarga. Alasannya, bila dirunut dari kejadian-kejadian tindak pidana korupsi itu, banyak modus korupsi yang melibatkan keluarga.
“Melalui kegiatan ini, KPK ingin menanamkan nilai-nilai integritas di dalam keluarga, agar betul-betul terpatri di dalam diri, bukan hanya ketakutan semata,” kata Nawawi.
Ia menambahkan, KPK memiliki enam tugas pokok yakni pencegahan korupsi, monitoring sistem penyelenggaraan negara dan supervisi terhadap instansi yang melaksanakan pemberantasan korupsi. Ada pula penyelidikan hingga penindakan korupsi serta melaksanakan penetapan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum.
Di Penghujung acara, moderator Imam Priyono memberikan pembekalan kepada para kepala daerah, bersama para istri memperagakan peran memakaikan baju atau jaket kepada para suami (gubernur) sambil membisikkan agar tidak melakukan korupsi.
Selain Hamka, tujuh gubernur juga turut diundang. Yaitu DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat dan Gorontalo, yang masing – masing diwakili gubernur maupun penjagub, didampingi sekretaris daerah juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (*)
